Jelang Pilkada Serentak, Dana Talangan Pusat Diperlukan

   •    24 Juni 2015 11:31 WIB
nasdem
Jelang Pilkada Serentak, Dana Talangan Pusat Diperlukan
Anggota Komisi II, Tamanuri.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah perlu memantau kesiapan daerah demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal tersebut karena pesta demokrasi tingkat daerah baru pertama kali akan digelar secara serentak di lebih 200 wilayah tingkat II.

“Kita harus mengawal Pilkada serentak ini. Pemilu lalu kan didanai dari APBN, sedangkan Pilkada serentak ini dananya dari masing-masing daerah,” papar anggota Komisi II, Tamanuri, di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Legislator Fraksi NasDem ini mengingatkan, penyelenggara pemilu agar bisa memimalisir kendala, terlebih soal pendanaan untuk KPUD dan Bawaslu. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan ada sembilan dari 269 kabupaten/kota dan provinsi yang belum menyelesaikan kesepakatan pelimpahan dana penyelenggaraan Pemilu.

Seharusnya ada skenario lain jika hal terburuk terjadi, mengingat sembilan daerah belum mengalokasikan dana pilkada di APBD-nya. Tamanuri berharap Kemendagri mengambil peran secara maksimal, melakukan skema pinjaman dana untuk menalangi seluruh operasional Pilkada dengan skema pengembalian dana yang terstruktur.
 
“Kita fokus saja, mampu tidak daerah ini? Bagi sembilan daerah yang terlambat tersebut harus sama-sama, apakah masih bisa dicari jalan keluarnya atau tidak? Kalau tidak, kita harus handle. Kita harus mengambil kebijakan, pusat meminjamkan dana dan kemudian dana (tersebut) akan dikembalikan.”
 
Anggota DPR dari Lampung ini menilai, langkah tersebut perlu diambil demi kelancaran Pilakada serentak yang akan digelar 9 Desember 2015. Wacana penundaan yang disebabkan masalah teknis, seperti pendanaan, harus dihilangkan.

“Ini sudah perintah dari Undang-undang yang dijabarkan dalam PKPU, agar Pilkada serentak dilaksanakan. Jika ada yang tak berjalan bersama, bukan Pilkada serentak namanya. Ini akan memunculkan sebuah kesan bahwa itu bisa ditawar-tawar,” tegasnya.
 
Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3, disebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 201 menyebutkan, pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.


(NIN)


Lawan Uji Coba Timnas U-22 Tidak Harus Klub Besar
Persiapan Piala AFF U-22

Lawan Uji Coba Timnas U-22 Tidak Harus Klub Besar

6 hours Ago

Indra Sjafri membantah bahwa Timnas U-22 akan beruji coba melawan Persija Jakarta dan Persebaya…

BERITA LAINNYA
Video /