BPD Diharapkan Ikut Bantu Pemerintah Salurkan Dana KUR

Husen Miftahudin    •    26 Juni 2015 17:10 WIB
ojk
BPD Diharapkan Ikut Bantu Pemerintah Salurkan Dana KUR
OJK (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah membuka peluang bagi BPD untuk ikut mengalokasikan dana sebanyak Rp30 triliun untuk fasilitas pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun ini. Selama ini penyalur kredit untuk BPD masih berkutat kepada bank-bank besar saja seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah memperbolehkan bank lain seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan fasilitas dana pinjaman KUR. Pekuang itu diberikan jika BPD tersebut memenuhi syarat untuk menyalurkan fasilitas pinjaman kredit yang telah ditetapkan pemerintah.

"BPD yang memenuhi syarat boleh (menyalurkan dana KUR). Sampai saat ini ada enam BPD yang memiliki reputasi baik. Jumlah BPD itu nanti bisa ditambah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh dewan pengarah," ujar Sofyan ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2015).

Ia menjelaskan, pemerintah membagi tiga kreditur yang bisa mengajukan dana pinjaman KUR. Tiga kreditur tersebut adalah usaha mikro, ritel dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Rincian besaran dana KUR untuk mikro dan ritel adalah sebanyak Rp29 triliun, Rp20 triliun untuk usaha mikro dan Rp9,8 triliun untuk usaha ritel.

Sedangkan TKI, mendapat porsi pinjaman dana KUR sebesar Rp1 triliun. Mengenai penyalurannya sebagian besar ke BRI karena BRI yang dianggap paling siap untuk menyalurkan KUR.

"Ada juga masing-masing Rp1 triliun untuk Mandiri dan BNI. Kemudian ada Rp1 triliun untuk BPD. Total nilainya Rp30 triliun," jelasnya.

Sofyan melanjutkan besaran bunga pinjaman terbagi menjadi dua yaitu 22 persen dan 12 persen. Bunga pinjaman 12 persen merupakan program baru pemerintah untuk sektor nonperdagangan dan nonjasa. Hal itu dilakukan karena kedua sektor tersebut rentan terhadap kegagalan.

"Ini adalah program baru dengan bunga baru dan supaya sistem tidak hancur. Kalau semua harus pindah kemari (dikenakan bunga pinjaman 12 persen), itu alasan pertama karena dana subsidinya tidak cukup. Yang kedua, nantinya sistem yang ada itu tidak berjalan. Jadi kalau sektor jasa dan perdagangan (yang dikenakan bunga pinjaman 22 persen)," ujar dia.



 


(SAW)