Kasus Penjualan Kondesat

Bareskrim Belum Bisa Periksa HW di Singapura

Githa Farahdina    •    26 Juni 2015 17:39 WIB
korupsi migas
Bareskrim Belum Bisa Periksa HW di Singapura
Brigjen Pol Victor Simanjuntak. Foto: Githa Farahdina/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih belum bisa memeriksa tersangka kasus penjualan kondensat Honggo Wendratno. Honggo, Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, kini masih di Singapura untuk menjalani perawatan penyakit jantung. 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan di luar negeri memerlukan proses dan birokrasi. Penyidik tak bisa ujug-ujung datang ke Negeri Singa dan langsung memeriksa tersangka. 

"Kita harus memeriksa dengan baik, semua pihak harus di kulonuwun. Di sana ada lembaga yang menangani korupsi, mereka harus diberi tahu. Itu ada benarnya. Kita beritahu dulu, jangan ada koordinasi tidak baik," kata Victor di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015)m

Namun, Victor menuturkan, koordinasi dengan KBRI di Singapura sudah tuntas. Begitu juga dengan pihak HW melalui pengacaranya. Pemeriksaan akan dilakukan di KBRI. "Diperiksanya di kedutaan kita. Kan tidak boleh memeriksa di bukan negara kita. KBRI kan negara kita," terang Victor.

HW tak bisa menjalani pemeriksaan di Bareskrim karena sedang menjalani pegobatan jantung di Singapura. Pengacara HW menyurati Polri dan meminta kliennya diperiksa di Singapura. Polri menyanggupi dan telah mendapat izin dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Selain HW, dalam kasus ini Bareskrim sudah menetapkan mantan Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas Djoko Harsono, dan mantan Kepala BP Migas periode 2008-2013 Raden Priyono.

Kasus ini menyeret SKK Migas (sebelumnya bernama BP Migas) dan PT TPPI. Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009. Adapun kebijakan Jusuf Kalla berlaku mulai awal 2009.

Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003.

Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi karena merugikan keuangan negara Rp2 triliun atau USD156 juta.


(KRI)