Pemerintah Serahkan Pengaturan Mata Uang Asing ke BI

Dheri Agriesta    •    26 Juni 2015 18:09 WIB
bank indonesia
Pemerintah Serahkan Pengaturan Mata Uang Asing ke BI
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil (MI/PANCA SYURKAN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan beberapa Menteri Kabinet Kerja melakukan rapat terbatas untuk membahas pengaturan penggunaan mata uang asing. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebut, pembahasan ini akan dibahas secara internal oleh Bank Indonesia (BI).

"BI akan melihat kembali Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut nanti PBI yang akan bicara lebih lanjut, karena ini kan keputusan BI, pemerintah tidak bisa. Tapi ada kesimpulannya. Intinya adalah BI menyadari tentang masalah-masalah dan batas-batas tadi. Dan BI akan bicara di internal mereka," kata Sofyan, selepas rapat terbatas, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2015).

Menurut Sofyan, pembahasan secara internal yang dilakukan oleh BI dilakukan agar implementasi kebijakan ini nantinya tak menciptakan distorsi yang tidak perlu. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, tak ada kesimpulan yang didapat. Pemerintah pun tak memiliki wewenang untuk menetapkan aturan ini.

"Oleh karena itu BI akan membicarakannya di internal mereka. Nanti akan ada statement," tandas Sofyan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Kantor Wakil Presiden. Rapat terbatas kali ini membahas tentang penggunaan mata uang. "Itu yang akan kita bicarakan. Tentu bagaimana caranya karena kalau dolar masuk beli barang itu juga devisa masuk sebenarnya. Jadi bagaiamana aturannya kita lebih perjelas," kata JK.

Rapat terbatas dihadiri Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Koordinator Perekenomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.


(ABD)