Pelonggaran LTV, Ibarat Oase di Tengah Kelesuan Ekonomi

Angga Bratadharma    •    27 Juni 2015 14:36 WIB
analisa ekonomi
Pelonggaran LTV, Ibarat Oase di Tengah Kelesuan Ekonomi
Bank Indonesia (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perekonomian dunia yang tengah tidak menentu memberi pukulan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2015 yang hanya mencapai 4,71 persen, berada di bawah target yang telah ditentukan pemerintah. Namun, Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independensi memiliki jurus tersendiri untuk mengangkat kembali perekonomian di 2015 ini.

Sekadar diketahui, pelemahan pertumbuhan ekonomi ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kecewa, utamanya kepada para kinerja menteri yang membidangi ekonomi. Tentu masyarakat juga kecewa dengan kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi, mengingat Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, pelemahan dunia tampaknya harus membuat ekonomi Indonesia tertahan dari target.

Isu perombakan sejumlah menteri di Kabinet Kerja pun menguak. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan berupaya melakukan perubahan formasi di Kabinet Kerja guna mengoptimalkan kinerja ekonomi. Namun, bola panas tersebut masih belum bergulir dan masih berada di tangan Presiden Jokowi. Sejumlah menteri yang diisukan akan dirombak menyatakan siap bila diputuskan untuk dipindahtugaskan atau tidak lagi menjadi menteri.

Dalam sebuah kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak memungkiri bahwa ada beberapa menteri yang memang harus didorong kinerjanya. Masih ada menteri yang belum mencapai target. Menteri tersebut harus didorong secara kuat agar mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi saat ini. "Tapi, memang banyak yang harus di dorong peningkatannya," aku JK, beberapa waktu lalu.

Ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan adanya ketidakpastian perekonomian dunia, BI akhirnya melakukan gebrakan dengan melonggarkan kebijakan makroprudensial dalam bentuk peningkatan rasio Loan to Value (LTV) atau rasio Financing to Value (FTV) untuk kredit properti dan penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Kebijakan ini tentunya diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Adapun pokok-pokok perubahan mengenai kebijakan LTV/FTV dan uang muka meliputi beberapa hal, antara lain perubahan besaran rasio LTV untuk kredit properti (KP) dan rasio FTV untuk kredit properti (KP) syariah.  Peningkatan besaran rasio LTV/FTV mencapai 10 persen, dan berlaku pada rumah tapak (RT), rumah susun (RS) maupun rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan), mulai tipe 21 ke bawah hingga tipe 70 ke atas.

Sementara perubahan terhadap ketentuan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (KKB dan KKB Syariah) berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda tiga ke atas. Kewajiban persentase uang muka ini diturunkan hingga lima persen. Tak hanya itu, BI juga mengatur mengenai tata cara dan persyaratan bagi bank, jika ingin menerapkan rasio LTV/FTV serta besaran uang muka sesuai ketentuan yang baru.

Secara umum, pelonggaran ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor kredit properti dan kendaraan bermotor memiliki keterkaitan serta efek yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Sehingga menjadi penting untuk dilonggarkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang dimaksudkan itu.

Pada gilirannya, dampak lanjutan pelonggaran pemberian kredit ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan juga diharapkan dapat mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam PBI No.17/10/PBI/2015 tentang rasio LTV atau rasio FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor, yang berlaku sejak 18 Juni 2015.

Di sisi lain, BI menentukan bahwa penerapan ketentuan LTV/FTV dan uang muka yang baru akan dikaitkan dengan kinerja bank dalam mengelola kredit/pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko, agar pelonggaran yang diberikan tidak serta merta meningkatkan potensi risiko kredit/pembiayaan. Dengan ini, diharapkan agar penyaluran kredit kepada masyarakat dapat berjalan lebih luas namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, baik bagi masyarakat maupun bank.

Tentu kebijakan BI tentang hal ini akan memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2015 ini. Pasalnya, ada perkiraan bahwa daya beli masyarakat akan meningkat dalam membeli properti dan kendaraan. Tentu konsumsi ini mendukung pertumbuhan ekonomi, selain dukungan dari derasnya investasi yang masuk ke Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini juga akan mendorong kinerja industri perbankan, utamanya penyaluran kredit ke properti dan kendaraan. Tak hanya itu, industri pembiayaan atau perusahaan pembiayaan (multifinance) pun akan kembali menggeliat dan bersemangat dalam menyalurkan pembiayaanya. Memang, efek domino cukup panjang dengan kebijakan pelonggaran LTV ini.

Dari sisi masyarakat, aktivitas ekonomi akan bergerak dan mendorong aktivitas sektor riil sehingga nantinya mendorong aktivitas perekonomian nasional. Namun, memang dibutuhkan kebijakan lain yang siginifikan seperti yang dilakukan oleh BI ini. Pasalnya, bila pemerintah ingin perekonomian Indonesia tumbuh lebih optimal dan mencapai target yang ditentukan, dibutuhkan kebijakan lain yang benar-benar kuat secara fundamental.


(ABD)

Milan Resmi Pinjamkan Bacca ke Villarreal
Bursa Transfer Pemain

Milan Resmi Pinjamkan Bacca ke Villarreal

1 hour Ago

Dalam kesepakatan transfer itu, Bacca dipinjamkan selama semusim penuh. Villarreal menebus 2,5 …

BERITA LAINNYA
Video /