Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan mengenai kenaikan dana subsidi partai politik (parpol) ditentang oleh berbagai pihak. Sebab, selama ini partai politik dianggap kurang akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan dana parpol.
"Sampai sekarang akuntabilitas dan transparansi paling tidak kelihatan jadi ketika ada ide subsidi parpol kita harus mulai regulasi partai menjamin dua hal itu," ujar Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dalam Bincang Pagi Metro TV, Senin (29/6/2015).
Akuntabilitas dan transparansi partai dapat ditekan, salah satunya, melalui evaluasi undang-undang partai politik. UU Parpol harus memaksa partai agar terbuka kepada masyarakat soal penggunaan dana.
"UU Parpol belum dibuat sedemikian rupa menjadikan aspek dua itu (akuntabilitas dan transparansi) jadi dua hal yang wajib. Bagaimana UU memaksa parpol untuk transparansi dan akuntabilitas," jelas Lucius.
Dengan demikian, masyarakat maupun negara mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh parpol. Disamping itu pula, dana parpol jelas asalnya dari mana dan lari ke mana.
"Dengan itu mengetahui apa yang dibutuhkan parpol. Saat ini kita tidak pernah tahu parpol punya dana berapa, sumbernya darimana dan untuk apa," pungkas Lucius.
(AZF)
Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen dianggap menyulitkan parpol untuk lolos ke parlemen.…
Rizal Ramli mengatakan salah satu cara menekan angka korupsi dengan membiayai penuh partai politik oleh negara.…
"Fungsi parpol antara lain fungsi komunikasi politik, berkomunikasi dengan masyarakat, mengartikulasikan kepentingan masyarak…
Di Pemilu 2019, 55% pemilih disebut berasal dari anak muda berumur 17 hingga 38 tahun. Sehingga banyak Parpol yang mulai mendekati…
Imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengajak semua pihak terlibat untuk menciptakan bangsa yang kokoh dan kuat. Ulama dan…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019. …
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu. …
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.…
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.…
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.…
Kisruh Bukalapak dianggap bisa mengganggu ekonomi kecil.…
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.…
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi. …
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional. …
Seperti kapal Nabi Nuh, Nahdlatul Ulama mampu menyelamatkan umat dari arus pemahaman keagamaan yang menyimpang.…
Phnom Penh: Timnas Indonesia U-22 akan berhadapan kontra Myanmar dalam pertandingan perdana di …