Program JHT Jadi 10 Tahun, Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Supaya Pekerja Hidup Layak

Angga Bratadharma    •    02 Juli 2015 16:23 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Program JHT Jadi 10 Tahun, Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Supaya Pekerja Hidup Layak
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn Masassya (MI/RAMDANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah mengubah atau memperpanjang batas waktu pencairan dana saldo dalam program jaminan hari tua (JHT) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Meski sudah disahkan namun masih ada yang menolak adanya kebijakan perubahan pencairan dana saldo tersebut.

Perubahan atau perpanjangan batas waktu pencairan dana saldo dalam program JHT ini setidaknya tertuang dalam PP No 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Juni lalu. Regulasi baru ini berlaku sejak 1 Juli 2015. Pada PP dijelaskan bahwa perubahan batas waktu dari sebelumnya lima tahun satu bulan menjadi 10 tahun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya tak memungkiri terdapat perubahan batas waktu pencairan dana saldo program JHT. Perpanjangan atau perubahan batas waktu ini dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja.

"Prinsip JHT adalah tabungan untuk hari tua. Sehingga, ketika pekerja memasuki pensiun maka akan mendapatkan dana yang cukup untuk hidup layak," kata Elvyn, saat dihubungi Metrotvnews.com, di Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Elvyn menambahkan, ketentuan batas waktu pencairan dana saldo dalam program JHT menjadi 10 tahun telah tertera di dalam Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan dan PP tentang Jaminan Hari Tua. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan memang harus menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan.

"Dengan jangka waktu lebih panjang, akumulasi dana yang diperoleh pekerja akan lebih banyak," kata Elvyn.

Kendati demikian, kebijakan pemerintah dan diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu tidak berjalan mulus begitu saja. Ada bentuk penolakan keras, utamanya yang datang dari kalangan buruh di Indonesia. Kebijakan perpanjangan batas waktu program JHT jadi 10 tahun dianggap merugikan para buruh.

Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menolak keras aturan baru mengenai perpanjangan batas waktu program JHT jadi 10 tahun. Itu pun hanya bisa diambil sebanyak 10 persen dan baru bisa diambil secara penuh dalam usia 56 tahun.

"Ini sangat merugikan buruh, karena buruh ter-PHK harus menunggu puluhan tahun untuk dapat mengambil haknya," tegas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Kamis 2 Juli.

Selain itu, dirinya juga menyayangkan mengapa penerbitan PP JHT tidak melibatkan unsur buruh di dalamnya. Bahkan, buruh tidak diajak untuk mendiskusikan PP tersebut. "Maka KSPI dan GBI serta seluruh buruh Indonesia menyatakan sikap, antara lain akan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung," ancam dia.

Menurut dia, pemerintah juga dianggap telah melanggar konstitusi dengan tuntutan jaminan pensiun yang telah ditandatangani oleh Presiden. "Secara politik, kami juga akan mendesak DPR RI untuk menggunakan hak interpelasinya," terangnya.

GBI juga mengancam akan melakukan mogok nasional untuk mendesak pemerintah agar mau mengubah manfaat dana pensiun dan penarikan dana JHT yang didapatkan oleh buruh.  "Kami akan melakukan aksi mogok nasional pasca hari raya untuk mendesak pemerintah menetapkan manfaat pensiun 60 persen dari gaji terakhir dan penarikan dana JHT minimal sebesar 80 persen dari saldo dan bukan 10 persen dari saldo," pungkasnya.  


(ABD)


Video /