Ingin Nyalon di Pilkada, Mantan Narapidana Gugat UU Pilkada

Indriyani Astuti    •    02 Juli 2015 16:55 WIB
mkuu pilkada
Ingin <i>Nyalon</i> di Pilkada, Mantan Narapidana Gugat UU Pilkada
MK. Foto: Widodo S Jusuf/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua orang mantan narapidana yang berniat mencalonkan diri menjadi kepala daerah menggugat Pasal 7 huruf g Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 7 huruf g memuat ketentuan bagi calon kepala daerah yang ingin maju. Salah satu persyaratannya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara. Ketentuan itu dinilai telah melanggar hak fundamental warga negara.

“Kami meminta agar pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945,” kata Ayu Latifa, salah seorang pengacara, pada sidang pendahuluan dengan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di gedung MK, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Pemohonan ini diajukan oleh Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa. Abdullah pernah menjadi Gubernur Riau dan tersandung kasus korupsi pengadaan mobil kebakaran. Dirinya divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tahun 2010.

Sedangkan I Gede Winasa merupakan mantan Bupati Kabupaten Jembaran, Bali. Dia tersandung kasus penyalahgunaan wewenang terkait proyek pengelolaan sampah. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara pada 2013.

Kuasa hukum pemohon beralasan kliennya telah menjalani masa hukuman serta berstatus sebagai warga negara bebas, sama halnya dengan warga negara lain. Dengan berlakunya ketentuan itu, hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berpotensi dilanggar.

Hakim Aswanto mengatakan, MK pernah menerbitkan putusan yang isinya mantan narapidana dapat dipilih menjadi pejabat publik. Sehingga tidak ada larangan bagi mantan narapidana yang ingin mengajukan diri menjadi kepala daerah.

“Saudara diharapkan mencermati putusan MK, karena norma yang saudara ujikan pernah diputus. Setelah melaksanakan hukuman, bisa mencalonkan diri lagi,” ucap Aswanto.

Untuk diketahui pada 2009 MK menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pengujian itu dimohonkan oleh mantan narapidana bernama Robertus Adji.

Dalam amar putusannya majelis yang diketuai Mahfud MD saat itu menyatakan ketentuan Pasal a qou inkonstitusional apabila tak memenuhi empat syarat, yakni, pertama, tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); kedua, terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; ketiga, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dan terakhir bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.



(KRI)


Video /