Kemendagri Siapkan Payung Hukum Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD

Dheri Agriesta    •    02 Juli 2015 18:33 WIB
dprd
Kemendagri Siapkan Payung Hukum Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD
Tjahjo Kumolo. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, kementeriannya kini tengah menyiapkan payung hukum terkait kenaikan pendapatan anggota DPRD. Tjahjo menuturkan kenaikan itu akan direalisasikan secara selektif.

"Sudah kita persiapkan tapi tidak bisa semuanya," kata Tjahjo di Hotel Sultan, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2015).

Tjahjo membeberkan, realisasi kenaikan pendapatan bagi anggota DPRD akan melihat keuangan daerah. Besaran kenaikan setiap komponen akan disesuaikan dengan keuangan daerah.

Menurutnya, bisa saja kenaikan akan berbeda di setiap daerah. "Kami selektif menyangkut fiskal daerah. Misalnya antara Jakarta dan NTT kan beda," kata Tjahjo.

Dia menegaskan pemerintah pusat hanya akan menerbitkan payung hukumnya. "Kita memberikan payung hukumnya saja, dari segi perjalanan dinas disesuaikan. Sistem uang reses tidak model cost, tapi lump sum (dialokasikan di awal) karena masing-masing daerah beda. Ini diserahkan ke Mendagri, sisanya bertahap," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Armuji bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menyampaikan tuntutan kenaikan pendapatan, Rabu (24/6/2015).

Beberapa komponen penghasilan anggota DPRD yang diminta untuk dinaikkan adalah uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, uang jasa pengabdian, tunjangan transportasi, tunjangan pemeliharaan kesehatan, dan tunjangan komunikasi.

Selain itu, perwakilan DPRD itu juga menuntut kenaikan uang perjalanan dinas dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD. Angka kenaikan yang diminta Adeksi cukup tinggi. Untuk tunjangan jabatan naik 200 persen.

Tjahjo sebelumnya menyebut pemerintah akan memenuhi secara bertahap tuntutan DPRD. Besaran kenaikan pun akan disesuaikan dengan keuangan daerah.


(KRI)


Video /