Perlindungan bagi Semua Pekerja

   •    03 Juli 2015 12:46 WIB
Perlindungan bagi Semua Pekerja

NEGARA, rakyat, dan rasa aman ialah tiga hal yang tidak terpisahkan. Seperti ada dalam banyak teori, rasa amanlah yang membuat rakyat membutuhkan negara. Begitu pula, negara akan berdaulat hanya jika mampu memberi rasa aman kepada rakyatnya. Meski dunia dan negara-negara makin tua, kebutuhan itu tidak akan berubah.

Ia menjadi kian kompleks seiring dengan laju kehidupan dan tantangan tiap-tiap negara. Era itu pula yang dihadapi Indonesia. Tuntutan rasa aman atau perlindungan tidak hanya menguat di sektor pangan, militer, tetapi juga sektor ketenagakerjaan. Malah, ketika negara meminta rakyatnya untuk bekerja, perlindungan ialah konsekuensi logis yang musti dipenuhi.

Sejak 1 Juli 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo memenuhi konsekuensi itu dengan memulai beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dengan peresmian itu, BPJS Ketenagakerjaan mengelola jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, serta program jaminan pensiun baik bagi pekerja penerima upah (formal) maupun pekerja bukan penerima upah (informal).

Memasukkan kelompok pekerja informal merupakan wujud nyata komitmen perlindungan bagi semua pekerja. Itu juga membuktikan negara memahami bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya bertopang pada bentuk usaha yang konvensional. Dengan memberi perlin¬dungan kepada setiap pekerja, negara mendukung semua roda perekonomian dapat bergerak lebih stabil, bahkan berkembang lebih besar.

Tidak hanya itu, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan mewujudkan ide tentang bangsa yang produktif. Hal itu seperti terlihat pada manfaat jaminan kecelakaan kerja yang ditingkatkan, dari semula hanya mencakup pengobatan hingga sembuh menjadi juga membantu pekerja hingga kembali produktif lewat sejumlah pembekalan.

Dengan manfaat yang menyeluruh itu, semestinya motivasi pekerja akan lebih besar. Itu pula yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari UU itu pula jaminan sosial pekerja dikembangkan dengan prinsip kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya.

Untuk hal itu, pemerintah telah menyepakati iuran sebesar 3%, dengan 2% ditanggung pemberi kerja dan sisanya ditanggung pekerja. Iuran itu direncanakan akan dinaikkan bertahap hingga 8%. Baik pengusaha maupun pekerja mesti sama-sama melihat iuran itu bukan sebagai beban, melainkan sebuah investasi yang akan mendorong produktivitas dan kesejahteraan hingga hari tua.

Terlebih jika kita melihat negara lain di kawasan ASEAN, selama ini menunjukkan iuran jaminan hari tua pekerja di Indonesia termasuk paling rendah. Iuran di Indonesia hanya sekitar 5,7% dari penghasilan. Di Malaysia besarannya sudah mencapai 23% dari penghasilan.

Itu menunjukkan bagaimana penghargaan masyarakat kita soal masa depan. Tentunya hanya dengan persiapan yang matang, masa depan itu akan menjadi cerah. Rasa aman tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi hasil upaya bersama seluruh elemen masyarakat. Bagi rakyat, jaminan bagi pekerja merupakan wujud nyata hadirnya negara.
(DFS)

Milan Resmi Pinjamkan Bacca ke Villarreal
Bursa Transfer Pemain

Milan Resmi Pinjamkan Bacca ke Villarreal

52 minutes Ago

Dalam kesepakatan transfer itu, Bacca dipinjamkan selama semusim penuh. Villarreal menebus 2,5 …

BERITA LAINNYA
Video /