TPPI, Gagal Bayar Utang, dan Perkara Pencucian Uang

Hardiat Dani Satria    •    03 Juli 2015 23:32 WIB
TPPI, Gagal Bayar Utang, dan Perkara Pencucian Uang
Salah satu instalasi pengolahan gas dan kondensat di Senipah, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, (foto: ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta:  Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kini sedang menjadi pokok penyelidikan serius oleh Bareskrim Mabes Polri. Seperti diketahui, sebelumnya ‘kasus lama’ ini sempat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, penyelidikan kasus ini seakan terlihat terhenti ketika ditangani KPK. Maka dari itu, Bareskrim berinisiatif untuk berkoordinasi dengan KPK untuk bersama-sama mengusut kasus yang terjadi dalam rentang tahun 2009-2011 itu. Dengan senang hati, KPK pun membantu Bareskrim dengan  memberikan dokumen-dokumen yang sudah KPK temukan sebagai barang bukti.

Tidak butuh waktu lama setelah koordinasi tersebut, Bareskrim melakukan  penggeledahan pada hari Selasa (5/5/2015) di kantor TPPI di gedung Mid Plaza, Sudirman, Jakarta Pusat, dan kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada penggeledahan itu, penyidik mencari dokumen terkait dengan perjanjian penjualan antara TPPI dan SKK Migas, yang diduga ada potensi kerugian negara hampir Rp2 triliun.

Setelah penggeledahan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Edi Simanjuntak menetapkan mantan Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas Djoko Harsono (DH) sebagai tersangka pada Rabu (6/5/2015). Beberapa hari kemudian Victor menetapkan dua tersangka lain, yaitu mantan Kepala BP Migas Raden Priyono (RP) dan Direktur Utama PT TPPI Honggo Wendratno (HW). Ketiga tersangka  tersebut bakal dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor serta Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Sampai saat ini, Bareskrim masih menyelidiki  keterangan saksi-saksi untuk menentukan ada-tidaknya tersangka baru. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri telah memeriksa 20 saksi terkait perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) di SKK Migas dengan PT TPPI.

Selain itu, polisi juga sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening tiga tersangka, termasuk mencekal ketiganya untuk bepergian ke luar negeri.

Menurut Victor, perhatian serius Bareskrim terhadap kasus korupsi ini merupakan dorongan dari pimpinan Polri yang baru, yakni Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Polri kebetulan mendapat angin segar karena memperoleh Kapolri dan Wakapolri yang terus mendorong kita menyidik tindak pidana korupsi yang selama ini tidak kita lakukan memang," kata Victor.

Utang menumpuk
 
Seperti diketahui, TPPI merupakan perusahaan yang didirikan pada Oktober 1995 dengan tujuan membangun kompleks pabrik penghasil aromatik (Phase 1) dan olefin (Phase II), bahan baku industri petrokimia. Pembangunan pabrik dimulai pada 1997, tetapi kemudian pada 1998 terhenti akibat krisis ekonomi yang terjadi di Asia. Untuk menyelesaikan pabrik Phase I dibutuhkan tambahan investasi sebesar USD400 juta dan modal kerja USD75 juta.

Pada 2001, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) meminta Pertamina berpartisipasi dalam penyelesaian proyek TPPI dengan konsep product swapping. Pada 2004, TPPI berhasil menyelesaikan restrukturisasi utang dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan memperoleh pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) serta beberapa bank komersial. TPPI kemudian mulai beroperasi pada 2006.

Dalam program restrukturisasi tersebut, utang Tirta Mas Group, induk usaha TPPI sebelum restrukturisasi, di BPPN dialihkan kepada Tuban Petrochemical Industries dan kemudian Tuban Petro membayar kewajibannya kepada pemerintah yang sekarang diwakili PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dengan menerbitkan obligasi berupa Multi Year Bond sebesar Rp3,26 triliun dan Mandatory Convertible Bond.

Setelah restrukturisasi tahap pertama, pemilik saham TPPI pun berubah menjadi Tuban Petrochemical Industries (59,5 persen), Pertamina (15 persen), dan pemegang saham asing (25,5 persen). Sementara itu, Tuban Petrochemical Industries, sebesar 70 persen sahamnya dimiliki PT Perusahaan Pengelola Aset dan sisanya keluarga Honggo Wendratmo.

Setelah konstruksi Phase I selesai dan operasi dimulai, Pertamina mendukung TPPI dengan menyuplai kondensat sejak 2006 untuk bahan baku produksi dengan sistem Letter of Credit (LC). Kapasitas kilang TPPI sebenarnya kecil, maksimal hanya 100 ribu barel per hari. Selain itu, kilang TPPI hanya mampu mengolah kondensat asal terminal pengumpul minyak di Desa Senipah, sebelah utara Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pada pertengahan 2007, TPPI mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat membuka LC. Untuk mencegah TPPI berhenti beroperasi, Pertamina tetap menyuplai kondensat Senipah dengan fasilitas Open Account.

Pada awalnya, suplai Senipah dibayar lancar. Namun, pada akhir 2007 kondensat yang telah disuplai dan tidak dapat dibayar, dengan total empat kargo atau senilai USD183 juta. Pertamina kemudian menghentikan suplai kondensat untuk mencegah peningkatan jumlah utang. TPPI berhenti beroperasi pada Maret 2008.

Pemerintah kemudian melakukan upaya penyelamatan terhadap TPPI.  Sejak pertengahan 2009 mulai beroperasi kembali dengan bantuan suplai feedstock langsung dari BP Migas (sekarang SKK Migas). Meskipun sudah kembali beroperasi, utang TPPI atas kondensat Senipah belum dibayar. Operasi ini justru menambah utang ke BP Migas sebesar USD180 juta.

Selain utang Senipah, TPPI juga memiliki utang ke Pertamina dalam bentuk product swapping. Pada skema ini, Pertamina memberikan dukungannya kepada TPPI dalam penyelesaian kilang aromatik di Tuban dengan menjamin suplai LSWR kepada Mitsui sampai 2012 senilai USD50 juta per enam bulan, dengan total USD600 juta. Hasil penjualan atas transaksi ini digunakan untuk membayar utang TPPI.

Sebagai imbalan, Pertamina mendapat product delivery instrument, yang memberikan hak kepada Pertamina untuk mendapatkan middle distillate products (MDP) dari TPPI. Apabila TPPI gagal mengirimkan MDP, maka TPPI berkewajiban membayar tunai atau menerbitkan surat utang berupa Delayed Payment Note, dan DPN jatuh tempo setiap 6 bulan setelah diterbitkan.

Namun kenyataannya, sejak Desember 2008, TPPI tidak mampu mengirimkan MDP maupun membayar tunai kepada Pertamina.

Masalah penunjukan langsung

Kala itu, di bulan Oktober 2008, BP Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat tanpa melalui proses tender. Selanjutnya, TPPI diberi proyek berupa penjualan kondensat milik negara. Pertamina pun telah memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan kondensat kepada TPPI untuk diolah.
 
Namun, selanjutnya  hasil olahan kondensat TPPI tersebut tidak dijual ke Pertamina sesuai dengan perjanjian. Sehingga, ada kewajiban yang belum dibayar perusahaan yang mayoritas sahamnya milik negara itu. Dalam hal ini, TPPI dinilai telah melanggar kewajiban karena tidak menjual hasil pengolahan kondensat ke Pertamina.
 
Setelah proses penunjukan dan dimulainya pengerjaan proyek, TPPI diduga melanggar dua ketentuan.
 
Pertama, dalam aspek penunjukan sebagai pelaksana proyek penjualan kondensat, perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009. Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
 
Kedua, adanya dugaan uang hasil penjualan kondensat yang tidak masuk ke kas negara. Penyidik Bareskrim Polri pun menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003. Atas kejadian ini, Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi, karena merugikan keuangan negara sebesar USD156 juta atau setara Rp2 triliun.
 
Sedangkan untuk mengetahui kemana saja aliran dana dari korupsi TPPI itu, Bareskrim Polri meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  Dalam hal ini, PPATK membantu menelusuri aliran dana korupsi penjualan kondensat pada rentang waktu 2008 hingga 2011.
 
Temuan Aliran Dana

Kepala PPATK Muhammad Yusuf membenarkan adanya aliran dana ke beberapa rekening milik orang yang disebut dalam surat penyidikan Bareskrim. Namun, jumlah aliran dana tersebut belum menyentuh nominal Rp2 triliun seperti yang diklaim Bareskrim. Di samping itu, aliran dana yang ditemukan PPATK selain ke rekening ketiga tersangka, masihlah perlu diselidiki. Pasalnya, PPATK masih belum tahu konteks aliran dana tersebut bertujuan untuk apa.

“Kami memang menemukan ada aliran dana, tapi dalam kasus ini sebetulnya jumlah itu belum sampai triliunan (rupiah). Yang kami temui hanya miliar-miliar (rupiah) saja,” ujar Yusuf saat ditemui Metrotvnews.com.

Selain itu juga PPATK belum dapat menentukan seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan. Menurut Yusuf, kerugian negara baru dapat diketahui setelah BPK sudah melakukan audit dan dikonfirmasikan nominalnya kepada semua tersangka tersebut. Apabila ada perbedaan antara jumlah kerugian negara dengan aliran dana, maka nantinya akan dapat diketahui kemana saja uang tersebut mengalir ke tempat lain.

Bareskrim dan PPATK juga perlu menelusuri siapa saja pihak pembeli kondensat dari TPPI itu. Sebab, jika diketahui siapa pembelinya, penyidik bisa tahu ke mana uang tersebut disetor melalui rekening. Dan sampai saat ini, pihak pembeli kondensat masih belum terkuak identitasnya.

“Nanti kalau sudah tahu pembeli, dia (pembeli kondensat) akan mengaku telah setor ke bank dan ketahuan penelusurannya. Proses penelusuran itu biasanya akan terus bergulir mengikuti fakta-fakta baru yang ditemukan oleh penyidik, jadi tidak statis,” kata Yusuf.

Dalam laporannya yang dikirimkan ke Bareskrim pada 5 Juni yang lalu, PPATK menjelaskan adanya aliran dana ke rekening  bank dalam negeri dan bank luar negeri. Yusuf berharap, laporan PPATK itu bisa menjadi rujukan pemeriksaan bagi Bareskrim. Siapa tahu, ada nama-nama yang mendapat aliran dana, akan tetapi belum diperiksa.

“Kami sudah memberikan informasi tentang aliran dana seorang tersangka yang sekarang ada di Singapura (HW), kemudian untuk yang lainnya, kami belum dapat data yang signifikan,” imbuh Yusuf.
 
Indikasi Pencucian Uang

Yusuf  menjelaskan, sampai saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung. Dia juga belum tahu kapan kasus TPPI ini dapat terungkap semuanya. Hal ini dikarenakan, sulitnya melakukan penyidikan terkait kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak. Ditambah lagi, dalam kasus TPPI ini juga ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang terdapat upaya penyamaran aset. Maka dari itu, Yusuf mengapresiasi upaya Bareskrim mengingat sulitnya menyidik kasus ini.

“Ya. Memang dalam kejahatan menyangkut uang, yang dilakukan dengan sengaja seperti korupsi misalnya, illegal logging, penyelundupan, penyahgunaan konversi izin, mereka itu dapat uang, dan dia pasti khawatir kalau orang lain tahu. Maka pasti disembunyikan, pasti disamarkan, ini namanya pencucian uang,” papar yusuf.

Yusuf menyebutkan, ada tiga jenis tindak pidana dalam dalam kejahatan yang menyangkut uang. Pertama, tindak pidana asalnya sendiri, seperti korupsi, illegal logging atau illegal fishing.
Kedua, tindak pidana pencucuian uang yang berupa penyamaran aset. Ketiga, tindakan yang tidak membayar pajak. Sedangkan yang masuk dalam kewenangan penyidik adalah untuk meyelidiki tindak pidana asalnya dan TPPU.

PPATK membagi lagi TPPU dalam tiga kategori. Pertama, tindak pidana pencucian aktif, yang pelaku tidak bisa melakukan money laundring.  Kedua, si pelaku menyuruh pihak ketiga, pakai istrinya, anaknya. Ketiga, pelaku menggunakan jasa profesional, misalanya konsultan, pengacara, notaris.

"Tiga ini yang kami lihat, tapi yang difokus adalah aliran uang ini ke mana saja dan untuk apa saja,” sebut Yusuf.
 
Alasan Pemerintah Selamatkan TPPI

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menjelaskan, awalnya PT TPPI didirikan pada 1995 oleh Hashim Djodjohadikusumo bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno. Saat itu, saham Hashim di perusahaan migas itu sebesar 50 persen. Sedangkan sisanya milik Al Njoo dan Honggo. Selanjutnya, pada 1998,  Hashim menyerahkan seluruh sahamnya di TPPI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyelesaikan utang piutang Grup Tirtamas kepada para pihak yang sebagian besar adalah BUMN dan institusi keuangan negara.

“Itu kan awalnya pemiliknya Hashim. Kemudian setelah krisis dia diambil alih oleh BPPN, terus dari BPPN dibeli sama Honggo Wendratno. Tapi dalam perjalanannya, banyak masalah sehingga dia (Honggo) pinjam uang, lalu kerja sama dengan perusahaan lain dan ada suntikan modal dari bank sampai akhirnya sahamnya terdelusi ke saham Pertamina, BP Migas, dan Kementerian Keuangan, ini kalau digabung bisa menjadi mayoritas,” ujar Marwan kepada Metrotvnews.com.

Melihat buruknya kondisi PT TPPI sejak masa krisis moneter, ada beberapa hal yang membuat pemerintah bersikukuh menyelamatkan PT TPPI tersebut.  Saat itu pada 21 Mei 2008, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memimpin rapat terkait penjualan kondensat  oleh BP Migas kepada PT TPPI.  Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat tersebut,  JK berupaya untuk membantu menyelamatkan TPPI yang  saat itu sedang mengalami pailit, dengan tetap diberikan kesempatan melakukan penjualan kondensat.

Menurut Marwan, beberapa pertimbangan pemerintah kala itu antara lain karena mereka berupaya mengamankan aset negara. Dengan melakukan penyelamatan terhadap PT TPPI, dinilai juga dapat meningkatkan ketahanan energi yang membuat pemerintah tidak perlu impor produk petrokimia.  Karena seperti diketahui, impor produk petrokimia sudah sampai sekitar Rp7-10  triliun setiap tahunnya. Jika hal ini terus berlangsung maka akan terjadi defisit perdagangan, yang disebabkan oleh impor BBM dan produk petrokimia.

Selain itu, PT TPPI juga sangat pantas untuk dioperasikan kembali, karena di dalamnya terdapat gabungan saham dari Kementerian Keuangan, Pertamina dan BP Migas. Apabila tidak segera dioperasikan, aset yang mayoritas sahamnya milik negara akan menjadi “besi tua”, karena tidak menjadi produktif. Maka dari itu, perlu mengoperasikan TPPI supaya aset di dalamnya tidak terdeprisiasi.

“Sehingga sebetulnya tidak ada masalah kalau pemerintah waktu itu segera mengeksekusi,” imbuh Marwan.
 
Tindakan Janggal

Marwan menyebutkan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak TPPI dalam kesempatannya untuk melakukan penjualan kondesat. Kejanggalan pertama terihat dari adanya penunjukan PT TPPI oleh BP Migas secara langsung. Padahal, saat itu setelah rapat terakhir soal TPPI, Kementerian Keuangan kemudian menerbitkan surat Nomor 85/MK/02/2009 tentang permohonan persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang harus dilakukan PT TPPI. Namun sebelum surat itu terbit, Raden Priyono selaku Kepala BP Migas sudah menerbitkan surat kepada PT TPPI dengan Nomor 011 tanggal 12 Januari 2009 tentang penunjukkan langsung BP Migas kepada PT TPPI sebagai penjual kondensat negara.

Padahal seharusnya, proses penjualan kondensat harus didasarkan pada mekanisme lelang terbatas terlebih dahulu. Raden Priyono pun diduga melanggar Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, berdasarkan UU Migas No 22 Tahun 2001, BP Migas dilarang untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pihak yang akan menjual kondensat.

“Tidak boleh menunjuk langsung. Itu clear disebutkan dalam UU Migas. Jadi, harus menunjuk pihak ketiga. Nah, dalam hal TPPI ini, kelihatannya BP Migas menjual langsung ke TPPI,” kata Kurtubi kepada Metrotvnews.com.

Kurtubi menegaskan, dalam menunjuk pihak penjual kondensat haruslah melalui mekanisme lelang atau tender. Hal ini dikarenakan, begitu banyak perusahaan di dunia yang memerlukan kondensat tersebut, jadi bukan hanya TPPI. Apalagi, penjualan kondensat ini juga akan menjadi pemasukan negara.

“Sehingga, tidak wajar kalau ditunjuk langsung ke TPPI. Mestinya ada semacam tender sehingga diperoleh harga terbaik demi pemerimaan negara,” imbuh Kurtubi.

Kejanggalan kedua, terlihat dari adanya pelanggaran perjanjian oleh PT TPPI kepada Pertamina. Sebab di kontrak perjanjian, Pertamina memasok kondensat untuk PT TPPI, supaya nantinya hasilnya dapat dijual kembali ke Pertamina. Hasil penjualan kondensat ini ke Pertamina akan menjadi pemasukan negara. Pelanggaran perjanjian ini telah mengakibatkan kerugian negara.

“Kemudian waktu itu kan produknya harus dijual ke Pertamina. Dan akhirnya tidak dijual ke Pertamina, nah itu kan menyalahi. Karena dengan begitu kan uang negara hilang,” kata Marwan.

Kurtubi menyayangkan, seharusnya BP Migas saat memberikan kondesat itu, PT TPPI langsung dapat membayarkannya. Karena hasil penjualan konendsat ini pada dasarnya harus segera dibayarkan.  Meskipun, BP Migas menjualnya langsung ke TPPI yang notabene dalam keadaan kritis dan ingin diselamatkan pemerintah.

“Seharsunya begitu kondensat ini diterima dan dibeli oleh TPPI, mustinya uangnya segara dibayar, karena ini milik negara, menjadi penerimaan APBN pada tahun itu,” ujar Kurtubi.

Kejanggalan ketiga, Marwan menduga pihak TPPI melakukan transfer pricing. Dalam penjualan kondensat ini, TPPI sengaja merekayasa pembentukan subsidiary atau anak perusahaan seperti misalnya PT Politama, untuk melancarkan aksi tranfer pricing tersebut. Dalam transfer pricing itu, TPPI akan mengaku telah menjual kondensat dengan harga murah ke anak perusahaannya sendiri. Setelah itu, anak perusahaan tersebuti akan menjual kondensat dengan harga yang normal atau mahal.

Ketika melaporkan kejadian ini ke pemerintah, TPPI akan mengklaim pihaknya merugi karena telah menjual kondensat dengan harga murah. Dengan begitu, mereka tidak perlu membayar pajak. Sebab, perusahaan yang rugi tidak berkewajiban membayar pajak.

“Nah, perusahaan yang rugi itu tidak harus bayar pajak. Jadi sengaja dia (TPPI) menjual produknya dengan harga murah supaya tidak bayar pajak, padahal sebetulnya dia tidak rugi meskipun jual murah. Soalnya yang beli dia-dia (anak perusahaan TPPI) juga. Jadi dia melakukan transfer pricing namanya,” kata Marwan.
(ADM)

Arsenal Terancam Kehilangan Chamberlain
Bursa Transfer Pemain

Arsenal Terancam Kehilangan Chamberlain

4 hours Ago

Arsenal masih dipusingkan dengan isu masa depan para pemainnya. Selain Alexis Sanchez, The Gunn…

BERITA LAINNYA
Video /