Electoral Vote Dinilai Lebih Adil dalam Pilpres

Meilikhah    •    04 Juli 2015 14:39 WIB
pilpres
<i>Electoral Vote</i> Dinilai Lebih Adil dalam Pilpres
Ketua Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat. (MI/Susanto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia telah tiga kali melaksanakan pemilu presiden secara langsung. Sistem ini dipercaya dapat mewakili pilihan seluruh rakyat Indonesia. Namun evaluasi dan masukan mulai berdatangan. Sistem popular vote ternyata dipandang kurang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sistem ini pada akhirnya tak bisa mewakili asas musyawarah, sebab pemimpin bangsa ditentukan oleh suara terbanyak. Suara-suara anak bangsa yang berstatus minoritas sulit untuk di dengar.
 
Walaupun begitu, praktik pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipandang sebagai praktik warisan Orde Baru yang tabu untuk dipraktikkan kembali. Untuk itu, Partai NasDem membuka wacana baru. Ketua Fraksi NasDem DPR, Viktor Laiskodat menyebutkan bahwa fraksinya di DPR akan berjuang untuk merevisi UU Pilpres.
 
“Pancasila harusnya menjadi acuaan bagi kita berbangsa dalam alam demokrasi. Sila keempat terang benderang menyebutkan, demokrasi kita berasas pada musyawarah untuk mufakat. Pilpres tak saja one man one vote, kita mendukung sistem electoral vote. Gagasan yang diusung oleh Partai NasDem ini berangkat dari semangat restorasi, demi terwujudnya keadilan politik dan ekonomi,” kata Victor, melalui rilis kepada Metrotvnews.com, Sabtu (4/7/2015).
 
Viktor menyebutkan sistem electoral vote akan lebih membawa keadilan politik dan menjadikan seluruh anak bangsa menjadi setara. Sistem yang dimaksud berkaca dari sistem pemillihan presiden yang digunakan di Amerika Serikat. Namun ‘kedaulatan’ yang diartikan di AS sebagai kedaulatan negara bagian, dalam konteks yang ditawarkan oleh Partai NasDem, kedaulatan ada di daerah pemilihan (dapil).
 
Sehingga, kemenangan seorang kandidat berdasarkan pada kemenangan di daerah pemilihan. Jika saat ini di Indonesia ada 77 dapil maka penentuan kemenangan seorang calon presiden pada pilpres mendatang ditentukan dari berapa dapil dapat ia menangkan. Jika ia dapat memenangkan 39 dapil atau lebih, maka otomatis ia menang dalam pemilu presiden. Dapil yang digunakan dalam pilpres adalah dapil pada pemilu legislatif.
 
Ahli hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin menyebutkan Indonesia memiliki budaya dan sistem demokrasi yang lahir dan tumbuh sendiri. Sehingga ada baiknya pihak-pihak terkait melakukan perekayasaan sistem pemilu yang sesuai dengan nilai yang hidup atau living constitution.
 
“Kita harus memiliki kebijakan untuk menyiapkan masyarakat agar dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan pilihan sistem konstitusional,” sebutnya.

Selain Irman, pengamat politik Yunarto (Toto) Wijaya dari Charta Politica menyambut baik hadirnya kajian-kajian atas gagasan yang muncul dari partai politik. Menurutnya, hal inilah yang semakin jarang dilakukan oleh partai saat ini. Oleh karena itu, apa yang dilakukan NasDem patut diapresiasi dan harus terus dilakukan.

Senada dengan Toto, peneliti Populi Center Nico Harjanto mengatakan, wacana semacam ini harus terus digulirkan agar terjadi penyegaran dalam diskursus politik di tanah air. Gagasan electoral vote ini merupakan tahap awal untuk menguji wacana dari segi akademis, regulasi, maupun politis.


(MEL)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

16 hours Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /