Legislator: DPR Tunggu Revisi PP JHT

Antara    •    07 Juli 2015 16:13 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Legislator: DPR Tunggu Revisi PP JHT
Gedung Parlemen (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu hasil revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebelum mengambil sikap terkait kebijakan tersebut.

"Pemerintah menyatakan revisi PP tersebut akan dilakukan pada Juli. Kita lihat dulu apakah revisi yang dilakukan sudah cukup mengakomodasi aspirasi pekerja atau belum," kata Dede, di Jakarta, Selasa (7/7/2015). 

Dede mengatakan, bila revisi PP tersebut telah mengakomodasi aspirasi pekerja, maka Komisi IX DPR akan mengikuti. Namun, bila revisi belum mengakomodasi hajat hidup pekerja, tentu Komisi IX DPR akan mengambil sikap.

"Opsi yang saya tawarkan kepada Komisi IX adalah merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," tuturnya.

Menurut Dede, Komisi IX DPR mengapresiasi rencana pemerintah yang akan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT. Namun, dia menyatakan pihaknya akan memantau dan mengkaji apa pun hasil revisi PP tentang JHT.

Terkait ketidakhadiran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR yang diagendakan Selasa 7 Juli setelah rapat paripurna, Dede mengatakan yang bersangkutan telah menyampaikan surat permohonan penjadwalan ulang.

"Menaker telah menyampaikan surat pada Senin 6 Juli malam yang menyatakan tidak bisa hadir karena harus mengikuti rapat terbatas bidang perekonomian bersama Presiden," pungkasnya.


(ABD)