Dituding Ahok tak Kredibel, Ini Klarifikasi BPK

Wanda Indana    •    08 Juli 2015 12:27 WIB
basuki tjahaja purnama
Dituding Ahok tak Kredibel, Ini Klarifikasi BPK
Yudi Ramdan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasanama Internasional BPK. (Foto: Wanda)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklarifikasi tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama terkait kredibilitas hasil pemeriksaan BPK terhadap kejanggalan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI.
 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasanama Internasional Yudi Ramdan mengatakan, hasil pemeriksaan BPK sesuai standar. Terkait kejanggalan pembelian lahan komplek Rumah Sakit Sumber Waras, BPK hanya melihat perbandingan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di lahan komplek RS Sumber Waras dengan harga NJOP sekitar.
 
“Masalah ada di prosesnya. Pertama yang jadi concern, penunjukkan lahan tidak sesuai aturan. Penetapan pembelihan lahan tidak melalui studi kalayakan dan teknis. Pembelian lahan masih terjadi jual beli dengan pihak lain," ujar Rudi di Gedung BPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2015).
 
Ia mengungkapkan akte pelepasan hak lahan RS Sumber Waras bermasalah, karena dilakukan sebelum pihak yayasan menyelesaikan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 
Dia menegaskan, BPK memiliki standar pemeriksaan yang ketat dan dilakukan proses quality control dan quality assurance yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Setiap pemeriksaan kuangan yang dilakukan BPK menggunakan empat kriteria.
 
"Pertama, kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Negara (SAP), kecukupan informasi keuangan, efektivitas sistem pengendali intern dan kepatuhan terhadap undang-undang," tegasnya.
 
Seperti diketahui, Ahok mengaku tidak terima hasil pemeriksaan BPK yang menemukan kejanggalan dalam pembelian tanah seluas 3 hektare di komplek RS Sumber Waras dengan harga tak wajar senilai Rp191 miliar.
 
"Dari mana kemahalannya? Dia (BPK) bandingkan dengan NJOP di belakang (RS Sumber Waras). Jadi BPK ngotot mau memaksakan NJOP di Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang rumah penduduk," ujar Ahok Selasa 7 Juli lalu.
 
Dijelaskan Ahok, pihaknya sama sekali tidak menaikkan harga NJOP. Dia juga mempersilahkan BPK memeriksa kenaikan NJOP dari tahun 2010 saat pengadaan lahan RS Sumber Waras hingga saat ini.
 
Terlepas dari itu, Ahok mengaku kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk menanggapi laporan keuangan DKI yang dibacakan anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.
 
"Padahal seharusnya begitu disampaikan BPK itu saya harus ikut ngomong paling tidak terima kasih. Sudah siapin pidatonya, enggak boleh tiba-tiba. Ya sudah saya ikuti, saya enggak punya hak interupsi. Saya bukan anggota DPRD," kesalnya.
 


(FZN)


Video /