Dua Kali Mangkir, KPK Jemput Paksa Bupati Morotai

Yogi Bayu Aji    •    08 Juli 2015 15:06 WIB
suap mk
Dua Kali Mangkir, KPK Jemput Paksa Bupati Morotai
Rusli Sibua dikawal petugas KPK ketika dijemput paksa menuju Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Bupati Morotai Rusli Sibua dijemput paksa penyidik KPK. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Rusli dua kali mangkir dari panggilan KPK.

Rusli dijemput di suatu hotel di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Tim Penyidik dari KPK tidak menangkap Rusli di kamar hotel, melainkan menunggu yang bersangkutan sampai keluar dari hotel.

KPK sempat menilai Rusli Sibua tidak kooperatif. Rusli sudah dua kali dipanggil lembaga antikorupsi sejak resmi menjadi tersangka pada 25 Juni lalu.

Namun, dia belum pernah memenuhi panggilan KPK dengan alasan sedang mengajukan gugatan praperadilan. Dalih Rusli ini dianggap tidak dapat diterima. 

"Bisa dianggap begitu (tidak kooperatif). Alasan itu tidak patut," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha dalam pesan singkat, Rabu (8/7/2015).

Menurut dia, Rusli sebaiknya memenuhi panggilan KPK. Pasalnya, keterangan yang disampaikan Rusli bisa memperlancar proses penyidikan kasus yang menjeratnya. "KPK berharap agar tersangka bersikap kooperatif untuk memperlancar proses penyidikan," ungkap Priharsa.

Surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Rusli Sibua diterbitkan pada 25 Juni 2015. Dia disangkakan telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku hakim Konstitusi dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Morotai di MK tahun 2011.

Penetapan tersangka Rusli merupakan hasil pengembangan dari putusan pengadilan Akil Mochtar. Akil diketahui telah dinyatakan bersalah dan divonis penjara seumur hidup.

Dalam dakwaannya, Akil disebut meminta uang untuk menyetujui keberatan hasil pilkada 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Dia menerima Rp2,989 miliar dari Rp6 miliar yang diminta.

Sengketa pilkada Pulau Morotai diikuti enam pasang calon pada dimenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan surat keputusan KPU pada 21 Mei 2011.

Rusli dan pasangannya, Weni R Paraisu, kemudian menggugat putusan itu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai pengacara. Sahrin kemudian menghubungi Akil melalui SMS. Akil lalu menelepon Sahrin  agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp6 miliar.

Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Namun, Rusli hanya menyanggupi Rp3 miliar. Rusli lalu mengirimkan Rp2,989 miliar melalui tiga kali setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat.

Kiriman duit ini diberi keterangan sebagai "angkutan kelapa sawit" sebagaimana diminta Akil. Uang dikirim bertahap, yakni, Rp500 juta pada 16 Juni 2011, Rp500 juta juga pada 16 Juni 2011, dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011.

Setelah uang terkirim, pada persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada KPU Kabupaten Pulau Morotai pada 21 Mei 2011.

Atas perbuatannya ini, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 


(KRI)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

2 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /