MK 'Halalkan' Politik Dinasti, KPU Ubah PKPU

Achmad Zulfikar Fazli    •    10 Juli 2015 12:08 WIB
mk halalkan politik dinasti
MK 'Halalkan' Politik Dinasti, KPU Ubah PKPU
Ferry Kurnia Rizkiansyah. Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya akan mengubah Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015. Hal itu merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang 'menghalalkan' politik dinasti. 

"Kita menghormati putusan MK, kita akan tindak lanjuti putusan MK, kita akan revisi PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) Nomor 9 Tahun 2015 terkait pasal 4," kata Ferry kepada Metrotvnews.com di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2015).

Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang pembatasan pencalonan agar tidak ada konflik kepentingan dengan petahana. 

Sehingga calon yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan petahana tidak dapat mencalonkan maju dalam Pilkada. Hal ini untuk mencegah terjadinya politik dinasti.

Namun, MK akhirnya membolehkan siapa saja mencalonkan diri dalam pilkada. Pasalnya, MK menganggap pembatasan terhadap calon yang memiliki hubungan dengan petahana bermuatan diskriminatif.

Ia pun memastikan akan segera melakukan revisi terhadap PKPU tersebut. "Kita harus segera merevisinya, kita sudah membahas," tukas dia.

Selain itu, ia pun berharap proses pengawasan dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada calon yang nantinya memanfaatkan faktor petanaha untuk dapat memenangkan Pilkada.

"Kita berharap partai lebih selektif dalam mengajukan calonnya," tandas dia.

Diketahui, sebelumnya MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r UU Pilkada. MK beranggapan melarang keluarga dan kerabat petahana untuk maju dalam bursa pencalonan kepala daerah melanggar konstitusi dan bersifat diskriminatif. UU ini digugat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan. 



(KRI)