Jadi Tersangka, Bupati Bengkalis Rugikan Negara Rp31 Miliar

Githa Farahdina    •    10 Juli 2015 16:04 WIB
kasus korupsi
Jadi Tersangka, Bupati Bengkalis Rugikan Negara Rp31 Miliar
Bupati Bengkalis Herliyan Saleh seusai menjalani pemeriksaan di Polda Riau, Kamis (11/6/2015). Foto: Wahyud/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenang pada pencairan dana hibah bantuan sosial Sekretariat Bengkalis tahun anggaran 2012.     

"Tersangka HS ditetapkan tersangka melalui mekanisme gelar perkara kemarin yang dipimpin Dirtipikor. Gelar perkara itu dihadiri perwakilan Polda Riau," kata Kasubdit I Dirtipikor Kombes Adi Deriyan Jayamarta di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2015).

Tersangka, tambah Ade, dikenai Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

"Ini adalah kasus yang telah ditindaklanjuti, di mana hasil audit BPKP Riau Rp31 miliar (sebelumnya disebut Rp29 miliar) lebih merugikan negara," terangnya.

Sementara keterlibatan anggota DPRD setempat telah ditangani Polda Riau. Sementara khusus Herliyan, digarap Bareskrim.

Polda Riau sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah bekas Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, bekas Wakil Ketua DPRD Bengkalis HT dan BP, mantan anggota DPRD Bengkalis. Lalu ada RY dan MT, keduanya adalah anggota DPRD Bengkalis. Satu lagi AA, PNS yang menjabat Kabag di Pemkab Bengkalis.   

"Sprindik penyidikan kita terbitkan sejak 12 April 2014," tambahnya.

Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menyebut akan ada tiga kepala daerah, dua bupati dan satu gubernur yang ditetapkan tersangka. Namun kemarin, Buwas enggan menyebut siapa dan pemimpin daerah mana yang akan ditersangkakan dalam kasus korupsi.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigjen Ahmad Wiyagus membenarkan kabar itu. Wiyagus menyebut Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Bupati Kotabaru Irhami Ridjani yang ditetapkan sebagai tersangka. Nama terakhir tersangkut korupsi proyek pemanfaatan izin pertambangan di Kalimantan Selatan. 


(KRI)