Peneliti LIPI: Pembatasan Politik Dinasti Hasil Pikiran Pendek DPR

Arga sumantri    •    11 Juli 2015 15:03 WIB
mk halalkan politik dinasti
Peneliti LIPI: Pembatasan Politik Dinasti Hasil Pikiran Pendek DPR
DPR---MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris mendukung putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan politik dinasti dalam Pilkada. Dia menilai, aturan politik dinasti yang diterapkan dalam Undang-undang Pilkada sebagai bentuk pemikiran pendek legislator.

"Bangsa kita ini mau instan, termasuk dalam konteks Undang-undang. Muncul penghapusan politik dinasti ditempuh jalan pintas lewat UU," kata Syamsuddin dalam diskusi terbuka di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2015).

Dia setuju jika politik dinasti dinilai buruk bagi dinamika politik di masyarakat. Namun menurut dia, pemecahan masalah soal politik dinasti sebenarnya ada di partai politik.

"Masalah yang kita hadapi bagaimana bisa reformasi partai politik. Kalau parpol bisa seleksi pasangan calon dengan sehat, kita tidak akan ada politik dinasti," terangnya.

Apa yang diputuskan MK, menurut dia, patut diapresiasi. Sebab, aturan pembatasan politik dinasti yang dilakukan DPR bisa menciptakan diskriminasi politik.

"Hak politik itu hak konstitusional paling mendasar, tidak mungkin kita menyalahkan seseorang berdasarkan identitas asal, dia darimana keluarganya siapa," paparnya.

"Yang penting kita dorong pemilihan calon yang sehat di dalam partai politik. Itu dapat meningkatkan kualitas pilkada. Kalau ada kualitas pemilu, tidak ada masalah politik dinasti sepanjang prosesnya fair," tambahnya.

Seperti diketahui, MK akhirnya membolehkan siapa saja mencalonkan diri dalam pilkada. Menurut MK, Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bermuatan diskriminatif.

Dalam putusannya terkait pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana, majelis hakim konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945. Menurut MK, setiap warga negara, siapa pun, harus punya kesempatan yang sama.


(TII)


Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam
Leg I Final Piala AFF 2018

Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

1 day Ago

Malaysia terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Sel…

BERITA LAINNYA
Video /