Ini Cara Pecepat Proses Dwelling Time

Annisa ayu artanti    •    11 Juli 2015 18:15 WIB
dwelling time
Ini Cara Pecepat Proses <i>Dwelling Time</i>
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Indoryono Soesilo mengatakan penyelesaian soal permasalahan proses dwelling time sudah dapat teratasi melalui nota presiden.

"Nota presiden dua, harus lebih transparan dan cepat," kata Indroyono di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Ia menjelaskan, kemarin telah mengadakan kordinasi dan melihat progres langsung. Ia menyebutkan untuk mempercepat proses dwelling time ini melalui tiga tahapan yakni pre-custom, custom, dan post custom.

"Kemarin adakan koordnasi dan liat progres, pertama kita bagi pre-custom, custome, post cuustom. Untuk pra targetnya 2,7 hari. Kemudian custom, setengah hari. Lalu, past 1.5 hari," ucap dia.

Ia mengatakan untuk mempercepat pre ini banyak melibatkan kemeterian dan lembaga terkait. Kementerian Perdagangan juga sudah mengeluarkan peraturan baru terkait hal tersebut.

"Inti ada dua (Permendag), kalau barang sudah mau berangkat ke Indonesia, sudah harus diproses perizinan, lalu harus perlu pembinaan dan perlu kita lebih memperjelas ke masyarakat masalah itu." jelas dia.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, untuk masalah pre-custom itu termasuk, masalah karantina. Dalam hal ini Menteri Pertanian menugaskan Dirjen untuk mempercepat rekomendasi yang dikrimkan kepada badan karantina.

"Jadi lebih cepat lagi mengejar sasaran dari dweling time. Menteri industri jajaran masuk online, itu komponen, pra custom," terang dia.

Sementara custom, Ia menjelaskan, bea cukai sepakat sasaran setengah hari. "Saat ini baru 0,6 hari yang dipercepat bea cukai, pertegas jalur merah kuning dan hijau. Jalur hijau dan kuning sudah 93 persen. Jalur merah tujuh persen," papar dia.

Untuk post custome, setelah barang selesai di pre custom, harusnya langsung keluar. Menurutnya, kebanyakan yang terjadi adalah penimbunan di pelabuhan. Oleh karena itu harus ada yang mengendalikannya.

"Untuk kendalikan ketiganya, ada komandannya, regulator, otoritas pelabuhan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, OP bertanggung  jawab terhadap menteri perhubungan," tutup dia.


(AHL)