Sengketa PPP

Kubu Romy: KPU tak Usah Ragu Terima Kami

M Rodhi Aulia    •    12 Juli 2015 15:44 WIB
Kubu Romy: KPU tak Usah Ragu Terima Kami
Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy. Foto: Antara/Yudhi Mahatma.

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy mengaku senang dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengabulkan permohonan eksepsinya terkait sengketa kepemimpinan DPP.

Kubu Romy meminta Komisi Pemilihan Umum untuk mengakomodir kepesertaan pihaknya dalam Pilkada serentak akhir tahun ini. Karena tak ada lagi peraturan KPU yang mengganjal.

"Kami mengharapkan dan mendesak KPU untuk tidak ragu menerima kubu Romy. KPU tidak boleh ragu lagi sesuai apa yang telah disampaikan PTTUN," kata Kuasa Hukum kubu Romy, Luthfie Hakim di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2015).

Luthfie menilai putusan tersebut, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 36 Ayat (2). Pasal itu berbunyi "Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik."

"Karena PT TUN sudah mencabut/membatalkan/menganulir putusan PTUN yang memerintahkan penundaan pelaksanaan SK Menkumham. Maka dengan sendirinya ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 36 Ayat (2) tidak berlaku lagi," tegas Luthfie.

Dengan demikian, pascaputusan PTTUN tersebut, Luthfie percaya diri pihaknya dapat ikut pilkada sesuai dengan SK Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014.

"Atas dasar tersebut, maka DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya berhak mengikuti pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015. DPP PPP meminta KPU untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya," kata Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Soleh Amin menambahkan, dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan penundaan SK Menkumham tersebut. Akan tetapi pada tingkat kedua, putusan tersebut dicabut oleh majelis hakim PTTUN.
(MBM)


Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam
Leg I Final Piala AFF 2018

Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

2 days Ago

Malaysia terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Sel…

BERITA LAINNYA
Video /