Revisi UU PPHI Harus Proburuh

Antara    •    12 Juli 2015 15:50 WIB
buruh
Revisi UU PPHI Harus Proburuh
Gedung Parlemen (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini meminta revisi Undang Undang (UU) No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) harus pro kepada kaum buruh karena penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan selama ini tidak sesuai dengan teori dalam UU tersebut.

"Praktiknya, penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja yang dialami buruh bisa bertahun-tahun," ujar Amelia Anggraini, di Jakarta, Minggu (12/7/2015).

Menurutnya, hampir semua PHK itu berasal dari keinginan pengusaha, tetapi yang terkena dampak dari lamanya penyelesaian di pengadilan adalah buruh. "Paska reses DPR, kita akan dorong pimpinan Komisi IX DPR untuk membahas revisi UU 2/2004 ini," ujar politisi NasDem ini.

Sebelumnya, peneliti Constitutional Review Labour, Research and Consulting, Muhammad Hafidz menyatakan, dirinya tengah mengusulkan tiga isu pokok terurai dalam 20 pasal dalam revisi UU PPHI.

Pertama, revisi terhadap Pasal 96 UU PPHI, yaitu keharusan membayar upah buruh yang sedang menunggu putusan dari PHI, baik adanya skorsing maupun tidak. Kedua, revisi terhadap mekanisme penyelesaian PHI, dengan menambahkan pasal baru yaitu Pasal 2A, yang terdiri dari dimasukkannya penyelesaian melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

"Perselisihan hubungan industrial mengenai hak yang sudah mendapatkan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak perlu lagi disengketakan ke PHI, tetapi PHI langsung saja melakukan upaya paksa dengan mengeksekusi nota tersebut," pungkasnya.


(ABD)


Vietnam Juara Piala AFF 2018

Vietnam Juara Piala AFF 2018

2 days Ago

Vietnam sukses menekuk Malaysia 1-0 di lek kedua Final Piala AFF 2018. Hasil ini memastikan Vie…

BERITA LAINNYA
Video /