Sekjen PDIP Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap di Tanah Laut

Yogi Bayu Aji    •    15 Juli 2015 10:38 WIB
suapadriansyah
Sekjen PDIP Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap di Tanah Laut
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto--Metrotvnews.com/Yogi Bayu Aji

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Hasto jadi saksi atas tersangka politikus PDI Perjuangan Adriansyah.

Hasto tiba sekitar pukul 09.45 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dibalut jas hitam.

"Pagi hari ini saya datang untuk memberikan keterangan kepada KPK dalam kapasitas saya sebagai Sekjen DPP PDIP, terkait dengan persoalan yang dialami saudara Adriansyah," kata Hasto di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2015).

Adriansyah, mantan Bupati Tanah Laut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di sebuah hotel di Denpasar, Bali, pada Kamis 9 April. Peristiwa itu bertepatan saat dia mengikuti Kongres PDIP.

Hasto mengaku, materi pemeriksaannya hari ini berkaitan dengan peristiwa operasi tangkap tangan yang dilaksanakan lembaga antikorupsi itu. Namun, dia belum bisa berkomentar banyak sebelum bertemu penyidik.

"Saat itu kan ada informasi yang terkait dengan OTT. Itu terjadi pada saat kami mengadakan kongres partai. Nah, tentu saja saya akan mendengarkan terlebih dahulu terhadap apa yang ditanyakan KPK kepada saya. Habis itu lah saya menyampaikan keterangan pers," jelas dia.

Hasto menilai, pemeriksaannya dalam kasus ini bukan hal  aneh. Dia berjanji bakal memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. "Apa yang dilakukan ini adalah suatu hal yang wajar dan kemudian saya datang secara proaktif untuk memberikan informasi-infomasi yang diperlukan,"  pungkas Hasto.

Dalam kasus dugaan suap di Tanah Laut, lembaga antikorupsi sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah anggota DPR Fraksi PDI Perjuanagan sekaligus mantan Bupati Tanah laut Adriansyah dan Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat.

KPK menjerat Adriansyah dengan pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Sementara, Andrew Hidayat diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Adriansyah dan Andrew terjaring dalam OTT KPK pada Kamis 9 April lalu. Saat penangkapan, KPK mengamankan sejumlah uang terdiri dari pecahan seribu dollar Singapura sebanyak 40 lembar, 485 lembar pecahan Rp100 ribu, lalu 147 lembar pecahan Rp50 ribu.

Dalam dakwaan, Andrew disebut menyuap Adriansyah agar membantu pengurusan izin pertambangan sejumlah perusahaan yang dikelolanya di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Andrew memberikan uang sebesar USD50 ribu kepada Adriansyah pada 13 November 2014.

Beberapa hari kemudian, Andrew kembali memberikan uang sebesar Rp500 juta kepada Adriansyah. Pada 28 Januari 2015, dia kembali memberikan uang lagi kepada Adriansyah sebesar Rp500 juta. Uang ini dikirimkan melalui orang suruhan Andrew, Briptu Agung Krisdiyanto.

Andrew kembali memberi uang sebesar 50 ribu dollar Singapura pada 8 April 2015 atas permintaan Adriansyah. Adriansyah lalu meminta uang tersebut dikonversi ke rupiah menjadi Rp50 juta. Mereka menyepakati transaksi dilakukan di Sanur Hotel Swiss Belhotel, Bali, saat kongres PDIP berlangsung.

Agung pun berangkat ke Bali pada 9 April dengan membawa 44 ribu dollar Singapura dan Rp57,36 juta. Fulus disimpan dalam amplop cokelat dan diberikan Agung kepada Adriansyah.

"Ini Pak ada titipan amanah dari Pak Andrew. Dan untuk permintaan bapak juga sudah saya tukarkan. Semua kuitansi penukarannya juga ada di amplop tersebut," kata Jaksa, menirukan ucapan Agung kepada Adriansyah.

Adriansyah lalu memberi Rp1,5 juta dari amplop tersebut kepada Agung untuk biaya menginap di hotel. Agung dan Adriansyah kemudian ditangkap penyidik KPK dan uang tersebut disita sebagai barang bukti.


(YDH)

Video /