Kasus Suap Hakim PTUN Medan

KPK Minta Gubernur Sumut Hadiri Pemeriksaan Besok

Cahya Mulyana    •    21 Juli 2015 19:40 WIB
kpk tangkap hakim ptun
KPK Minta Gubernur Sumut Hadiri Pemeriksaan Besok
Gatot Pujo Nugroho (kiri). Foto: Septianda Perdana/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, besok. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus suap hakim PTUN Medan. Gatot disebut-sebut punya peran dalam kasus ini. 

Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji meminta Gatot hadir. Pada pemeriksaan sebelumnya, Senin 13 Juli, politikus PKS ini mangkir. Itu agar KPK tak perlu menjemputnya secara paksa. 

"Pemeriksaan Gubernur (Gatot) sebagai saksi untuk (tersangka M Yagari Bhatara Guntur alias Gerri), untuk melengkapi atau untuk memperkuat pembuktian yang telah kami peroleh dari saksi-saksi lainnya. Ini tujuannya baik untuk memperjelas, memperluaasan subyek pelaku maupun obyek sumber uang suapnya," jelas Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, saat dihubungi, Selasa (21/7/2015).

Indriyanto yakin Gatot akan bersikap kooperatif. Dari informasi yang didapatnya, Gatot akan hadir pada pemeriksaan kali ini. 

"Kami meyakini Gubernur (Sumut, Gatot P Nugroho) akan kooperatif, bahkan Gubernur sudah menyanggupi kehadirannya untuk pemeriksaan pada hari Rabu (hari ini). Jadi tidak diperlukan panggilan paksa untuk dihadirkan yang bersangkutan," terangnya.

Sementara itu, Plt Pimpinan KPK lainnya, Johan Budi menjelaskan penyidik terus mengumpulkan alat bukti untuk memastikan keterlibatan Gatot. Sehingga KPK perlu meminta keterangan dari Gatot sebagai saksi, sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

"Gatot (Pujo Nugroho) akan dipanggil (22 Juli) untuk didengar keterangan sebagai saksi karena keterangannya dibutuhkan. Dimana kasus ini masih dikembangkan pihak terkait dan KPK tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka karena seseorang ditetapkan menjadi tersangka jika telah ditemukan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup," papar Johan kepada Media Indonesia, Selasa (21/7/2015).

Perkara ini bermula dari penyidikan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 yang menyeret mantan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kasus Dana Bansos dan BDB Sumut sudah diputus bebas di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Berbekal putusan PT Sumut, Ahmad Fuad Lubis balik memperkarakan Kepala Kejaksaan Tinggi atas kasus yang menyeretnya melalui Pengacara M. Yagari Bhastara alias Gerry dari kantor pengacara OC Kaligis.

Ahmad menggugat kewenangan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara tersebut ke PTUN. Perkara ini dipegang Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro dan Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis pun diputus menang dalam gugatan di PTUN.

Rupa-rupanya, putusan Tripeni berbau amis. Usai membacakan putusan, dia dan dua rekannya, serta panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat Sekretaris PTUN Medan, dicokok KPK pada Kamis 9 Juli lalu.

Pada saat menangkap mereka, penyidik KPK mengamankan USD15 ribu dan SGD5 ribu dari Ruangan Ketua PTUN Medan. Diduga saat itu mereka menerima uang suap yang diantarkan Gerry yang menjadi pengacara Ahmad Fuad.

Dari hasil pemeriksaan, Gerry diduga selaku penyuap dinilai melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 54 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tripeni, Amir dan Dermawan diduga sebagai penerima suap selaku majelis hakim disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 5 Ayat2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

Syamsir Yusfan disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK terus menelusuri dari mana sumber suap ini berasal. Lembaga antikorupsi berkeyakinan, uang yang ditemukan bukan berasal dari Gerry. KPK akhirnya menggeledah kantor OC Kaligis dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dari hasil pengembangan, KPK kemudian menetapkan OC Kaligis sebagi tersangka. Dia diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2010 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.


(KRI)

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

10 hours Ago

Timnas U-16 hanya membutuhkan hasil seri di laga terakhir penyisihan Grup G saat menghadapi Lao…

BERITA LAINNYA
Video /