Negara (tidak Boleh) Kalah

Suryopratomo    •    22 Juli 2015 20:33 WIB
liga indonesia
Negara (tidak Boleh) Kalah
Menpora Imam Nahrawi (Dok Istimewa)

Pendekatan hostile yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah berlangsung sejak akhir 2014.  Namun, pengurus PSSI selalu menempatkan Kemenpora sebagai lembaga negara dan harus dihormati.

Setidaknya itulah yang saya tangkap dari pandangan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI (ketika itu) Joko Driyono. Ia selalu mengatakan, PSSI tidak boleh bersikap frontal terhadap Kemenpora, karena kita tidak boleh membuat negara lemah, apalagi membuat negara kalah.

"Bagaimana pun peran negara dalam kehidupan sebuah bangsa sangatlah penting. Kita tidak boleh sampai membuat negara kemudian sampai kalah," kata Joko Driyono ketika mengundang orang-orang yang bisa membantu PSSI merumuskan langkah strategis memperbaiki persepakbolaan Indonesia.

Untuk itu Joko menuruti apa yang diingini oleh Kemenpora. Termasuk ketika Menpora membentuk Tim Sembilan. Meski pembentukan itu tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan PSSI, namun pengurus PSSI tetap saja mengikuti. Mereka datang ketika dipanggil bertemu Menpora dan Tim Sembilan, meski kemudian batal karena Menpora tiba-tiba ada acara lain.

Ketika Tim Sembilan datang ke Kantor PSSI, saya melihat Joko Driyono menyambut dengan terbuka. Berbagai hal yang diminta Tim Sembilan diberikan oleh pengurus PSSI sebagai bahan masukan.

Mengalah

Joko Driyono rupanya menerapkan betul pepatah Jawa. Dalam kultur Jawa dikenal tiga prinsip ketika menghadapi masalah yaitu: "ngalah, ngalih, ngamuk."

Prinsip pertama dari orang Jawa untuk menghindari konflik adalah "ngalah" atau mengalah. Lebih baik kita mengalah agar terhindar dari hal-hal yang justru merugikan semua orang.

Apabila sudah "ngalah" masih juga ditekan, orang Jawa memilih untuk "ngalih" atau pindah. Lebih baik ia bergeser ke samping agar harmoni bisa tetap bisa dijaga.

Hanya saja kesabaran orang Jawa pun ada batasnya. Apabila sudah "ngalih" masih juga terus dianiaya, maka mereka akan "ngamuk" atau marah. Itulah posisi terakhir yang ditempuh untuk menjaga harga diri.

Tidak semua orang Jawa memahami prinsip ini. Apalagi ketika sedang dalam kekuasaan, orang cenderung bersikap mentang-mentang. Kekuasaan lebih dilihat sebagai hard power daripada soft power. Padahal kekuasaan sebagai soft power yang seringkali lebih mampu menyelesaikan persoalan.

Sikap mentang-mentang itulah yang cenderung saya lihat dari Menpora. Sikap mengalah yang diperlihatkan pengurus PSSI tidak Menpora pakai untuk merangkul mereka agar mau bekerja di bawah supervisi Kemenpora. Yang ada kekuasaan itu malah dipakai secara sewenang-wenang untuk membekukan kepengurusan PSSI.

Kita tahu semua pembekuan yang dilakukan Menpora justru membuat keadaan semakin buruk. Indonesia dijatuhi sanksi dan dilarang untuk mengikuti persepakbolaan nasional oleh Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Hukuman yang dijatuhkan FIFA tidak juga membuat Menpora untuk memperbaiki dirinya. Dengan bertumpu kepada dukungan Presiden Joko Widodo, ia malah menuntut FIFA untuk membenahi diri terlebih dahulu sebelum Indonesia akan memperbaiki diri. Sebuah sikap yang absurd karena tidak ada korelasi antara kedua hal tersebut.

Kalah di PTUN

Sikap keras kepala yang diperlihatkan Menpora membuat pengurus PSSI melakukan langkah hukum. Mereka menggugat keputusan Menpora ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menpora digugat karena dinilai bertindak terlalu jauh. Dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga merupakan alat untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Tugas pemerintah adalah melakukan "pembinaan" bukan "pembinasaan".

Dalam Pasal 88 UU Sistem Keolahragaan Nasional ditegaskan, apabila terjadi sengketa keolahragaan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat di dalam induk olahraga. Apabila cara itu tidak bisa juga menyelesaikan persoalan, maka jalan yang ditempuh adalah melalui arbitrase, bukan intervensi pemerintah.

Tidak usah heran apabila PTUN akhirnya mengabulkan permohonan pengurus PSSI. PTUN menilai keputusan Menpora untuk membekukan PSSI dianggap tidak sah dan keputusan tersebut dianggap tidak berlaku.

Jalan Damai

Kita melihat pengurus PSSI konsisten dengan sikapnya. Keputusan PTUN tidak dianggap sebagai kemenangan oleh mereka. Pengurus PSSI tidak mau membuat negara terlihat kalah. Mereka mengajak Menpora untuk menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Sayang jalan damai ini tidak dilihat Menpora sebagai jalan keluar terbaik. Kita masih melihat arogansi kekuasaan yang dipertontonkan. Menpora memilih jalan hukum dengan mengajukan banding atas keputusan PTUN.

Padahal baik pelatih maupun pemain sepak bola berharap ada jalan damai yang ditempuh. Para pemain dan pelatih, serta pemangku kepentingan lain sudah menjadi korban dari kebijakan pemerintah.

Memang sulit apabila kita berhadapan dengan pemimpin yang cara pendekatannya hanya legal formal. Padahal secara legal langkah kebijakan pemerintah sudah keluar dari jalur UU Sistem Keolahragaan Nasional.

Sikap "menang-kalah" bukan hanya membuat negara akan menjadi kalah, tetapi membuat kredibilitas pemerintahan akan semakin menurun. Padahal suasana batin yang muncul di tengah masyarakat, pemerintah sekarang tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik.

Jokowi bisa lebih terbuka bahwa yang kita butuhkan sekarang ini adalah kebersamaan. Bahwa kepengurusan PSSI banyak kelemahan dan harus disupervisi, tidak ada yang menyangkal. Hanya saja cara penyelesaiannya bukan cara "hostile" seperti sekarang, tetapi melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat.


(RIZ)

Llorente Bertekad Bobol Gawang Juventus
Jelang Juventus vs Tottenham Hotspur

Llorente Bertekad Bobol Gawang Juventus

24 minutes Ago

Menurut agen yang juga kakak Llorente, Jesus Llorente, sang pemain bertekad untuk mencetak gol …

BERITA LAINNYA
Video /