Presiden Diminta Perjelas Status Kepegawaian PTN Baru

Ahmad Mustaqim    •    24 Juli 2015 15:22 WIB
pendidikan
Presiden Diminta Perjelas Status Kepegawaian PTN Baru
Universitas Sulawesi Barat menjadi perguruan tinggi negeri sejak 2013, MI/ Farhan Matappa

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo segera menuntaskan masalah kepegawaian dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Pasalnya, sejak awal wacana perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada 2005, hingga sekarang menjadi PTN masalah itu tak kunjung selesai.

Ketua Forum Pimpinan PTNB, Bustami Rahman mengatakan lebih 5.000 pegawai PTNB di Indonesia. Mereka bekerja di universitas, institut, dan politeknik. Namun status kepegawaian mereka belum jelas.

"Presiden memang sudah mengadakan rapat terbatas dua kali. Persoalannya, cara penyelesaiannya seperti apa?" kata Rektor Universitas Bangka Belitung itu saat berada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Jumat (24/7/2015).

Bustami berujar, perubahan status PTS menjadi PTN tak berimbas pada perubahan status para pegawai menjadi PNS. Akibatnya, para pegawai di PTNB itu tidak bisa memperoleh gaji dari negara.

"Selama ini gaji mereka berasal dari penghasilan negara bukan pajak, uang kuliah, dan bantuan operasional dengan dasar peraturan menteri. Tidak holistik dan komprehensif penanganannya selama ini," ujarnya.

Menurutnya, sumber keuangan itu tak cukup untuk membayar seluruh gaji pegawai di setiap PTNB. Bahkan, ia melanjutkan, ada pimpinan PTNB, yakni dari Politeknik Negeri Nusa Utara, Tahuna, Sulawesi Utara, yang sampai menjual mobil pribadi untuk membayar gaji para tenaga di kampusnya.

Dampak lain, tambahnya, sudah ada pula pegawai di Politeknik Negeri Semarang yang memilih keluar untuk bekerja di luar negeri dan pimpinan tidak bisa mencegahnya.

Solusi yang menurutnya bisa dilakukan pemerintah yakni dengan mengeluarkan PP mengenai status kepegawaian PTNB, dengan mendasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memuat dua jenis status kepegawaian, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Solusinya bisa menjadi PNS atau PPPK. Jika masalah kepegawaian sudah, 75 persen masalah kemungkinan bisa terselesaikan," ungkapnya.

Ia berharap masalah kepegawaian di PTNB bisa rampung pada akhir tahun ini. "Jika tahun depan akan kehilangan momentum. Ada permasalahan lain yang perlu diselesaikan," tuturnya.

Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Sari Bahagiarti mengungkapkan para pegawai di institusi yang ia pimpin setuju dengan opsi tersebut. Pasalnya, ada sebanyak 500-an pegawai di UPN Veteran Yogyakarta yang dulu merupakan pegawai tidak tetap yayasan.

"Dari kalangan pegawai setuju. Ini agar tenaga profesionel, lebih dinamis, dan lebih kompetitif," kata dia menambahkan.


(RRN)


Video /