Wakil Ketua DPR Berharap Pilkada Serentak Tetap 9 Desember

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong pilkada serentak tetap digelar sesuai jadwal: 9 Desember 2015. Menurutnya, masih ada waktu bagi pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk menyelesaikan masalah.

"Misalnya masalah bagaimana adanya satu pasangan calon apakah perlu perppu atau seperti apa ini segera saja pihak Kemendagri untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder penyelanggara pilkada," kata Taufik di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Menurut politikus PAN ini, komitmen pemeritah dengan DPR yakni menggelar pilkada serentak meski audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada indikasi kerugian lebih dari Rp334 miliar oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Ini bisa sebagai rambu-rambu untuk kepentingan bersama-sama dalam kaitan untuk menghasilkan pilkada yang lebih sukses dan tertib sehingga tidak ada tujuan apa pun untuk menunda atau menghambat pilkada serentak," tegasnya.

Taufik berharap, pilkada yang bakal digelar di 269 wilayah berjalan lancar dan damai. "Saya harap pilkada serentak berjalan sesuai apa yang sudah diputuskan dalam undang-undang," tukasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Permasalahan daerah yang berpotensi hanya memiliki calon tunggal diyakininya dapat segera diatasi.

"Saya kemarin monitor di Surabaya nyatanya bisa juga selesai, ada calon juga. Semalam sampai pukul 09.00 WIB di Surabaya masih belum jelas, tau-tau sudah selesai," kata Tjahjo dalam acara Primetime News, Metro TV, Minggu 26 Juli.

Dalam catatan Tjahjo hanya 15 daerah tingkat kota/kabupaten yang berpotensi memiliki satu calon tunggal. Dan itu tak akan menghambat proses pelaksanaan pilkada serentak.

Sementara, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, wacana untuk menunda pilkada di beberapa wilayah dihembuskan oleh partai atau kelompok partai yang tidak mampu memilih pasangan bakal calon kepala daerah yang dapat menantang dan mengalahkan pasangan petahana yang kuat.

"Alasan politik di balik penundaan pilkada itu ialah jika pilkada ditunda pada 2017, berarti calon petahana tidak akan memiliki posisi dan karisma politik yang cukup kuat sehingga dapat dikalahkan pada kontestasi politik tersebut."


(TRK)