Praperadilan

5 Poin Utama Permohonan Praperadilan Dahlan Iskan

Deny Irwanto    •    27 Juli 2015 18:25 WIB
dahlan iskanpraperadilan
5 Poin Utama Permohonan Praperadilan Dahlan Iskan
Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Dahlan Iskan--Foto: MTVN/Deny Irwanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Umum PT PLN Dahlan Iskan telah berlangsung pagi tadi.

Sidang perdana ini mengagendakan pembacaan permohonan oleh pemohon. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku pihak termohon dan dipimpin Hakim Tunggal Lendriaty Janis.

Yusril Ihza Mahendra bersama dua orang timnya selaku tim kuasa hukum Dahlan Iskan membacakan permohonan gugatan praperadilan selaku kuasa hukum.

Berikut lima poin penting dalam permohonan Dahlan Iskan dalam sidang praperadilan yang dibacakan oleh Yusril:

1. Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah.

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

5. Membebankan biaya perkara yang timbulkan kepada Negara.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menetapkan mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk (GI) di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, 2011-2013, senilai Rp1,063 triliun.

Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) saat proyek pembangunan itu dilakukan. Dia diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.


(MBM)

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG
Liga Champions 2017--2018

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG

1 day Ago

Cristiano Ronaldo menegaskan dia dan rekan setimnya tidak takut jika harus berhadapan dengan Pa…

BERITA LAINNYA
Video /