Menanggulangi Dampak Kekeringan

   •    28 Juli 2015 06:08 WIB
kekeringan
Menanggulangi Dampak Kekeringan

KEKERINGAN sesungguhnya fenomena biasa. Sebagai negara tropis dengan dua musim, hujan dan kemarau setiap tahun datang silih berganti. Fenomena biasa itu bisa menjadi bencana jika kita gagal mengantisipasinya.

Musim kemarau, misalnya, berarti bencana kekeringan. Akibat kekeringan, krisis bisa terjadi. Mulai krisis air bersih hingga krisis pangan.

Mulai penyakit musim kemarau semisal demam berdarah hingga krisis listrik akibat kekeringan waduk untuk pembangkit listrik tenaga air. Belum lagi ancaman kebakaran hutan.

Bencana akibat kekeringan bisa diminimalkan jika pemerintah cekatan dan cerdas mengantisipasi dan mencarikan solusi. Antisipasi itu bisa dilakukan jika pemerintah cerdas memanfaatkan informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG sudah memprediksikan musim kemarau tahun ini bakal lebih lama. Penyebabnya, awal musim hujan 2015 mundur satu sampai dua bulan. Bahkan, di daerah-daerah tertentu, musim kemarau berlangsung hingga Februari 2016.

Kesiapsiagaan menghadapi kekeringan ini pasti memerlukan kelembagaan yang solid mulai level prediksi dan antisipasi hingga saat penanggulangan. Kata kuncinya ialah koordinasi antarlembaga pemerintahan yang solid. Sayangnya, koordinasi itu yang belum tampak.

Pada level penanggulangan, kita mengharapkan badan penanggulangan bencana di pusat dan daerah bergerak cepat menyiapkan bantuan bahan pangan.

Keterlambatan dalam memobilisasi dan memberikan bantuan akan berakibat makin parahnya penderitaan warga. Penderitaan itulah yang dialami sejumlah warga di Nusa Tenggara Timur akibat kelaparan.

Harus jujur dikatakan, pemerintah seakan-akan gagap menanggulangi dampak kekeringan. Padahal, penanggulangan itu masuk kategori solusi jangka pendek.

Akan tetapi, jujur pula dikatakan bahwa pemerintah terlihat cerdas membuat solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang yang sudah disiapkan pemerintah antara lain pembangunan waduk.

Pemerintah gencar membangun waduk di berbagai daerah. Agar sumber air untuk waduk terjamin, pemerintah juga gencar melakukan reboisasi dan mencegah kebakaran hutan. Tidak kalah penting ialah menjamin stok beras untuk mengantisipasi kekurangan pangan akibat kekeringan.

Langsung atau tidak, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bisa dianggap solusi jangka panjang.

Peraturan itu dibuat untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar sekalipun kekeringan melanda negeri ini.

Pemerintahan yang baik pasti memiliki manajemen krisis yang baik. Kemampuan mengantisipasi dan menanggulangi dampak kekeringan menjadi ujian sesungguhnya dari manajemen krisis itu.

Manajemen krisis pasti mampu mencegah musim kering sebagai musim derita.