Kuasa Hukum Pertanyakan Keabsahan Bukti Penetapan Dahlan Sebagai Tersangka

Achmad Zulfikar Fazli    •    28 Juli 2015 14:46 WIB
dahlan iskanpraperadilan
Kuasa Hukum Pertanyakan Keabsahan Bukti Penetapan Dahlan Sebagai Tersangka
Yusril Ihza Mahendra--Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim Hukum Dahlan Iskan mempersoalkan waktu penyelidikan yang menyeret Dahlan menjadi tersangka. Hal itu disampaikan dalam replik atas jawaban gugatan yang disampaikan termohon yakni, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI Jakarta) dalam sidang lanjutan praperadilan Dahlan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hari ini.

Tim kuasa hukum menilai, bukti-bukti adanya peran tersangka Dahlan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam perkara kasus yang terjadi di PT Perumahan Listrik Negara tidak sah. Sebab, bukti tersebut diperoleh dari pengembangan penyidikan dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015, yang dilakukan Kejati DKI Jakarta dari 15 tersangka lainnya yang telah disidik.

"Apakah pengembangan penyidikan yang oleh termohon (Kejati DKI Jakarta) dijadikan dasar untuk menetapkan pemohon (Dahlan Iskan) selaku tersangka?" tanya Yusril dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2015).

Jika pengembangan penyidikan tersebut memang dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka, Yusril pun mempertanyakan waktu pengembangan penyidikan tersebut.

"Kapan pengembangan penyidikan itu dilakukan termohon, sehingga diperoleh surat dan barang bukti sebanyak 305 dokumen yang dengan bukti-bukti itu telah ditemukan adanya peran tersangka Dahlan Iskan," tambah Yusril.

Menurut Yusril, keterangan seorang tersangka dalam penyidikan tidak dapat dijadikan bukti dasar untuk menetapkan seseorang lainnya sebagai tersangka. Hal itu mengacu pada Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyebutkan, "terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan," Jo Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang menyebutkan, "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri."

"Oleh karena itu, keterangan 15 orang tersangka lainnya itu tidak serta merta menurut hukum bisa digunakan oleh termohon menjadi alat bukti yang sah menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka," tegas Yusril.

Diketahui, Dahlan sudah ditetapkan tersangka oleh Kejati DKI Jakarta atas kasus dugaan korupsi pembangunan Gardu Induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013 dengan total anggaran lebih dari Rp 1 triliun. Penetapan dilakukan pada 6 Juni silam karena diduga melakukan korupsi dalam proyek pembangunan 21 Gardu Induk.

Saat itu, Dahlan menduduki posisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara atas kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 33 miliar.

Kejati DKI Jakarta menjerat Dahlan sebagai tersangka karena diduga telah melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dahlan kemudian menggugat penetapan dirinya sebagai tersengka lewar jalur praperadilan. Dia mendaftarkan sidang praperadilan dengan nomor perkara 67/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL.


(TII)


Vietnam Juara Piala AFF 2018

Vietnam Juara Piala AFF 2018

2 days Ago

Vietnam sukses menekuk Malaysia 1-0 di lek kedua Final Piala AFF 2018. Hasil ini memastikan Vie…

BERITA LAINNYA
Video /