Mengawal Netralitas PNS

   •    31 Juli 2015 06:11 WIB
pns
Mengawal Netralitas PNS

PEGAWAI negeri sipil (PNS) memiliki posisi strategis dalam pemerintahan dan birokrasi. Dengan posisi itu, PNS dapat dimanfaatkan kelompok kepentingan sebagai mesin yang andal untuk memenangi pemilihan umum. Karena itu, undang-undang pun dengan tegas melarang PNS untuk berafiliasi kepada parpol atau kekuatan politik tertentu.

PNS secara tegas diperintahkan undang-undang untuk selalu bersikap netral dan tidak memihak. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang, pesan tentang netralitas PNS ini penting kita kemukakan kembali. Itu disebabkan kita melihat ada potensi PNS dimanfaatkan sebagai mesin pemenangan oleh mereka yang bertarung dalam pilkada.

Dari segi jumlahnya saja, yang lebih dari 5 juta orang, PNS jelas magnet bagi para pendulang suara. Sebarannya pun merata di seluruh wilayah Tanah Air. Belum lagi menghitung jumlah anggota keluarga dari PNS dan pengaruh mereka untuk menarik dukungan dari calon pemilih. Karena itu, PNS jelas menjadi incaran sekaligus lumbung suara yang diperebutkan dan bermakna signifikan bagi pemenangan.

Diakui atau tidak, petahana memiliki posisi diuntungkan dalam memperebutkan suara PNS dan keluarga mereka. Sebagai pemimpin pemerintahan, petahana praktis berinteraksi lebih intens dengan PNS dalam tugas pemerintahan sehari-hari. Sebagai kepala pemerintahan di suatu wilayah, petahana juga menjadi atasan dari kepala dinas di setiap unit kerja PNS.

Masuk akal jika kemudian kepala daerah petahana yang bertarung dalam pilkada berupaya menggunakan pengaruh agar PNS yang sehari-hari bekerja di wilayah yang ia pimpin berpihak kepadanya. Inilah kondisi yang justru harus kita cegah. PNS bukanlah abdi dan hamba calon kepala daerah petahana.

Ia bekerja melayani rakyat, bukan kepala daerah. Karena itu, ia hanya boleh berpihak kepada rakyat, bukan terhadap kepala pemerintahan. Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 ayat (2) pun dengan tegas memerintahkan PNS yang termasuk aparatur sipil negara agar bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Diatur pula dengan jelas dalam undang-undang itu bahwa selama masa kampanye, PNS dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. PNS juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Jika aturan tersebut dilanggar, sanksinya tegas, dari peringatan hingga pemecatan. Karena itu, kita mengapresiasi perintah dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi agar aparatur sipil negara termasuk PNS bersikap netral sesuai dengan amanat undang-undang dan tidak memihak dalam pilkada serentak.

Kita sepakat dengan Yuddy yang mengingatkan setiap menteri dan pemimpin instansi untuk mengawasi dan mengawal netralitas PNS di lingkungan masing-masing. Namun, kita hendak menekankan bahwa aturan tentang netralitas aparatur negara tidak hanya berhenti pada aturan di atas kertas. Kita menginginkan tindakan tegas bila ada aparatur negara yang melanggar aturan tentang netralitas itu. PNS harus benar-benar bekerja dan mengabdi kepada negara dan bangsa, bukan kepada calon kepala daerah.



Video /