Suap Dwelling Time, Dirut Pelindo: Banyak yang Bisa Terseret

Nuriman Jayabuana    •    31 Juli 2015 13:28 WIB
suap di kemendag
Suap <i>Dwelling Time</i>, Dirut Pelindo: Banyak yang Bisa Terseret
Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino menilai penetapan salah seorang Dirjen Kementerian Perdagangan sebagai tersangka merupakan momentum untuk menyeret pelaku-pelaku lain pada kasus proses dwelling time. Menurutnya masih banyak oknum instansi pemerintahan yang bisa terseret.

Sebab sejumlah oknum pemerintahan, kata Lino, ikut ambil bagian dalam 'permainan' penerbitan izin barang impor. “Dengan ini mulai dibuka sandiwaranya satu persatu, masih banyak pelakunya,” kata Lino saat halal bihalal Kementerian Perhubungan di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Lino mengungkapkan proses bongkar muat di pelabuhan memakan waktu lama terjadi lantaran banyaknya perizinan dokumen barang masuk yang melibatkan berbagai instansi. “Dwelling time itu sepenuhnya proses dokumen. Selama ini asumsi kalian kan campur aduk antara waktu bongkar muat dan proses perizian dokumen,” kata dia.

Lino siap diperiksa jika penyidik kepolisian menemukan adanya indikasi keterlibatan oknum pelabuhan dalam kasus penyuapan proses dwelling time. Dia menekankan, pihaknya sama sekali tak punya keterlibatan dalam kasus itu. “Pelindo kalau diperiksa ya silakan, tapi kami sama sekali tidak ada keterkaitan dalam kasus dwelling time,” ujar dia.

Dia mengatakan dalam proses perizinan barang masuk pelabuhan tersebut setidaknya melibatkan delapan kementerian secara langsung, dan juga melibatkan 18 kementerian secara tidak langsung. Sehingga waktu izin impor berakibat waktu bongkar muat menjadi sangat lama.

Menurutnya, setiap tahunnya diterbitkan sebanyak 360 ribu izin impor dan untuk karantina sekitar 20 ribu. Semua bentuk perizinan itu, kata dia, merupakan proses membawa dokumen yang tidak bisa dilakukan secara online.

Selain memakan waktu, hal itu juga memungkinkan terjadinya proses suap menyuap untuk mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan.

Untuk itu, Lino memberi sejumlah masukan agar praktik penyuapan di pelabuhan bisa diberantas. Salah satunya, menurut dia, pemerintah harus terus meningkatkan jumlah importir jalur prioritas. Dia menjelaskan dengan memperbanyak komposisi importir jalur prioritas memungkinkan bagi importir terpercaya agar tak lagi harus melalui lamanya proses pemeriksaan di pelabuhan.

“Jadi jalur prioritas itu barang langsung keluar, dan bayarnya bisa nanti.”

“Bea cukai saya kasih challenge, jalur prioritas Bea Cukai saat ini jumlahnya masih 10-15 persen selama sepuluh tahun terakhir. Saya tanya kepada mereka kenapa jalur prioritas gak bisa ditingkatkan sampai 40 persen, padahal Malaysia saja bisa,” kata dia.


(KRI)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

1 week Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /