Atasi Calon Tunggal Pilkada, KPU Tolak Perppu

Putra Ananda    •    31 Juli 2015 17:17 WIB
pilkada serentak
Atasi Calon Tunggal Pilkada, KPU Tolak Perppu
Ketua KPU Husni Kamil Manik. Foto: Ant/Prestyo Utomo.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menghendaki peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi kekurangan pasangan calon di 14 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 9 Desember 2015. KPU bisa menggunakan undang-undang yang ada.

"KPU tidak mengharapkan perppu. Karena pilkada sudah berjalan, kita gunakan UU yang ada. Hal ini (calon tunggal) kan juga sudah diatur dalam PKPU No. 12 Tahun 2015," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Wacana penerbitan perppu bergulir ketika KPU melalui peraturannya akan menunda pilkada ke 2017 di daerah yang jumlah pasangan calon kurang dari dua. Selain 14 daerah yang hanya ada satu pasangan calon, ada satu daerah yang tidak ada calon sama sekali, yaitu Bolaang Mongondow Timur. 

Elektabilitas petahana yang kuat dituding sebagai salah satu faktor. Salah satu contohnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Survei elektabilitas Risma mencapai 78 persen. Sampai penutupan pencalonan 28 Juli lalu, yang mendaftar ke KPU Surabaya hanya duet Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana. 

Di luar itu, ada kemungkinan 14 daerah yang hanya ada satu pasang kandidat bertambah. Data KPU mencatat, terdapat 83 daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon. Apabila salah satu pasangan calon tidak lolos verifikasi KPU daerah, calon yang ada akan tunggal. Pilkadanya terancam tertunda.

Kendati demikian, Husni menganggap saat ini belum tepat bagi pemerintah untuk mengeluarkan perppu. "Jika ada keinginan pemerintah demikian, maka itu tentu menjadi kewenangan pemerintah. Kami sampaikan sejak awal kami tidak terlibat proses itu. Posisi kami tidak membahas di luar PKPU," kata Husni.

Menurut dia, ketimbang opsi perppu, KPU lebih mengharapkan agar partai memaksimalkan hak konstitusional mereka untuk mendaftarkan kadernya di daerah yang masih mengalami defisit calon. Secara tegas ia menekankan masalah calon tunggal ini merupakan tanggung jawab parpol.

"Yang punya hak konstitusional adalah parpol. Saya kira parpol menyatakan kesiapan, jika parpol menyatakan kesiapannya, artinya aturan yang ada hari ini siap untuk dipedomani," tutur Husni.

Sementara itu mantan anggota KPU periode 2007-2012 I Gusti Putu Artha mengungkapkan, penambahan syarat dukungan pencalonan perseorangan dari 3,5% menjadi minimal 6,5% memiliki andil menimbulkan calon tunggal. Selain itu perilaku DPP parpol yang mematok mahar juga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya calon kepala daerah pada pilkada serentak kali ini.

"Calon tunggal juga terjadi karena perilaku perwakilan parpol di DPR. Mereka membuat UU yang mengunci calon perseorangan dengan memperberat syarat pencalonan. Di sisi lain DPP partai juga mematok harga mahar yang mahal," tutur pria asal Bali tersebut. 


(DOR)


Video /