Metrotvnews.com, Bandung: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku masih mempelajari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait BPJS Kesehatan. Emil berencana mengumpulkan sejumlah ulama di Kota Bandung untuk membahas fatwa MUI terkait BPJS Kesehatan.
"Jadi saya pelajari dengan para ulama yang dimaksud dengan fatwa itu seperti apa dan juga nanti akan dipersiapkan. Mudah-mudahan minggu depan untuk bertemu para ulama," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/8/2015).
Secara pribadi, Emil pun enggan berkomentar banyak mengenai fatwa MUI itu. Menurutnya fatwa itu tidak hanya menyangkut persoalan kesehatan melainkan masuk ke ranah agama.
"Sedang saya pelajari. Jadi saya belum ada statement dulu karena saya takut salah," ujar Emil.
Meski demikian, Emil mengaku akan membahas hal ini secepatnya. Ia berjanji akan segera memberikan tanggapan terkait fatwa ini selaku Pemkot Bandung.
"Nanti saya kabarkan ke wartawan," imbuh dia.
MUI melalui ijtima ulama ke5 Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Cikura, Tegal, Jawa Tengah, pada 7-10 Juni, mengeluarkan fatwa bahwa praktik BPJS kesehatan tidak mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih jika dilihat dari hubungan hukum atau akad para pihak.
MUI mengatakan, merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, BPJS kesehatan dinilai jauh dari konsep jaminan sosial dalam Islam, dilihat dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh muamalah.
(TTD)
Mahasiswa menuntut Pemerintah Kota Tangerang mengganti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di semua rumah sakit de…
Aturan urun biaya terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai berkedok untuk menekan defisit di…
Upaya Mengendalikan Biaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan menerbitkan aturan baru untuk mengendalikan biaya kesehatan agar BPJS Kesehatan tidak tekor lagi. Salah…
BPJS Kesehatan menjelaskan aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk ra…
BPJS Kesehatan mengungkapkan alasan penerbitan aturan mengenai urun biaya.…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi membantu memfasilitasi anak-anak muda Bekasi untuk masuk ke pasar kerja dan memulai wirausaha …
Pemerintah mendorong tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma hukum ketenagakerjaan di lingkungan kerja.…
Pasalnya hingga kini masih terdapat beberapa kendaraan serta rumah dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat yang telah tidak …
Bahar didakwa pasal 333 ayat (2) KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHU Pidana, pasal 170 ayat (2) ke-2, pasal 351 ayat (2), dan…
Selain saksi ahli bahasa sunda, pihak kepolisian juga akan mendatangkan tim ahli pidana dan Informasi dan Transaksi Elektronik (IT…
Susi menjelaskan, letak fakultas kelautan yang didirikan oleh sebuah perguruan tinggi di daratan dinilai kurang tepat.…
Billy berharap mendapat keadilan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung.…
Sidang tersebut akan digelar pada hari Kamis, 28 Februari 2019 mendatang.…
Para pelaku membawa celurit dan memaksa korban menyerahkan barang berharganya.…
Fahmi mengaku telah bersikap kooperatif selama diperiksa dan persidangan, tapi tak diberi keringanan.…
Timnas Indonesia U-23 menjalani menu latihan ringan jelang laga menghadapi Thailand di babak Ku…
