Dirut Pelindo II: Perpanjang Konsesi JICT Menguntungkan Negara

Hardiat Dani Satria, Nuriman Jayabuana    •    03 Agustus 2015 21:39 WIB
pelindo
Dirut Pelindo II: Perpanjang Konsesi JICT Menguntungkan Negara
Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino. (foto: MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Berbeda dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang memandang bahwa perpanjangan konsesi kepada Hutchison Port Holding (HPH) berpotensi merugikan negara, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino justru menilai langkahnya itu demi menguntungkan negara.

Ia menjelaskan ada alasan tertentu dalam memperpanjang konsesi Terminal Peti Kemas JICT kepada HPH.

Menurut dia, perpanjangan konsesi harus dilakukan untuk membantu memperbaiki neraca keuangan. "Sebagai CEO, saya melihat perusahaan bisa bangkrut kalau konsesi JICT tidak diperpanjang. Ada sesuatu yang salah di situ, maka saya perpanjang dari sekarang," kata Lino usai halal bihalal di Kementerian Perhubungan di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Lino menjelaskan biaya operasional untuk kebutuhan pembayaran gaji pekerja sudah membengkak. "Gaji pekerja sudah begitu tinggi, mencapai 30 persen dari revenue. Itu sudah terlalu tinggi," kata dia.

Ia menambahkan, kontrak Hutchison untuk konsesi JICT yang existing masih tersisia lima tahun lagi. Namun dia mengupayakan perpanjangan konsesi lantaran melihat potensi dana segar yang bisa segera diraih. "Kalau saya bisa ubah kontrak hari ini, maka negara akan sangat diuntungkan," kata dia.

Lino mengatakan dengan pembaruan kontrak memungkinkan masuknya dana sekitar USD400 juta tahun ini. "Kontrak yang baru mengharuskan uang muka USD265 juta dan sewa per tahun USD120 juta. Berapa pun volume di sana dapat segitu," kata dia.

Sayangnya, rencana memperpanjang konsesi tak mendapat sambutan baik dari pekerja. Serikat pekerja JICT mogok dan menolak rencana itu awal pekan ini. Akibatnya, aktivitas di pelabuhan terhenti dan pemilik barang peti kemas mengalami kerugian.

Kendati demikian, Lino memastikan tak akan membawa aksi pemogokan pekerja ke meja hijau. Dia menyerahkan sepenuhnya aksi pemogokan tersebut ke pihak kepolisian. “Saya serahkan ke polisi saja sudah, sabotase ya kriminal biar polisi saja yang atur. Saya yakin polisi kerjanya cepat sekali," tegasnya.

Dia mengungkapkan aksi pemogokan tak begitu mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan. "Cuma sedikit saja terganggunya, itu kan cuma satu kapal. JICT itu kan cuma satu terminal, sedangkan kita punya banyak terminal," kata dia.

Dari sisi aturan, Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah memperingatkan bahwa Pelindo II harus patuh pada ketentuan Pasal 82 dan 344 UU 17/2008 tentang pelayaran. Aturan itu sudah jelas menyatakan otoritas yang berwenang melakukan konsesi dan perpanjangannya adalah Kementerian Perhubungan sebagai regulator bukan Pelindo II.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan bahwa sebelum melakukan perpanjangan konsesi dengan swasta/asing, seharusnya Pelindo II membuat kontrak konsesi dengan otoritas pelabuhan. Sebab, hal tersebut merupakan amanah Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 82 dan dalam ketentuan peralihan Pasal 344.

Namun, Jonan tidak mau berkomentar ketika ditanya mengenai potensi kerugian negara yang diakibatkan dari perpanjangan kontrak konsesi antara Pelindo II yang menyewakan Terminal Peti Kemas JICT kepada HPH hingga 2039.

Jonan menegaskan, persoalan kontrak Pelindo dan HPH tidak berada dalam ranah kementerian yang dipimpinnya. Ia malah menyarankan agar menncari jawabannya pada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Karena, menurut dia, domain keputusan ada di tangan mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Megawati itu.

"Tidak tahu saya (soal sewa), itu tanya Bu Rini. Kalau perpanjangan kontrak adalah domain komersial, itu silakan tanya Menteri BUMN yang memberikan persetujuan," kata Jonan ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2015) malam.

Menurut Jonan, mungkin saja pendapatannya lebih kecil karena bisnisnya lebih sepi. Namun, dia menjelaskan yang harus dilakukan sebelum melakukan perpanjangan kontrak yakni Pelindo II harus melakukan kontrak konsesi dengan otoritas pelabuhan, karena merupakan amanah Undang-Undang Setelah itu, jika perusahaan yang dipimpin RJ Lino tersebut mau memperpanjang JICT dengan HPH terserah.

"Kalau mau perpanjang silakan. Kalau soal terlalu murah atau terlalu mahal, tanya ibu Menteri BUMN yang memberikan persetujuan. Saya tidak mau kasih komentar, wong saya tidak lihat angkanya tahun sebelumnya itu berapa. Saya tidak tahu," pungkasnya.

 


(ADM)


Video /