Kuasa Hukum Minta Seluruh Kasus Gatot Ditangani KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    03 Agustus 2015 23:49 WIB
oc kaligis tersangka
Kuasa Hukum Minta Seluruh Kasus Gatot Ditangani KPK
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan istrinya Evy Susanti -- MTVN/Wanda Indana

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa Hukum Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, Razman Arif Nasution berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menangani kasus dugaan suap Hakim dan Panitera PTUN Medan. Dia ingin kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saat ini di Kejaksaan Agung ikut diambil alih KPK.

"Saya berharap dalam hal ini bukan saja terkait dugaan suap tapi juga kasus penyimpangan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Sumatera Utara dan dana bansos dapat diproses oleh KPK bukan Kejaksaan," kata Razman kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2015).

Alasannya, hal ini akan mempermudah seluruh proses hukum. "Karena akan mempermudah sampai proses persidangan," ujar dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi mengakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya mengambil alih kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari Kejaksaan Agung. Sebab dalam kasus itu, nama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang menjadi tersangka KPK kerap disebut-sebut.

"Kami sedang mengadakan koordinasi dengan pihak kejaksaan apakah kasus bansos itu bisa ditangani," kata Johan, Rabu 29 Juli 2015.

Kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menjerat Gatot punya ikatan erat dengan kasus dana bansos. Diketahui, suap ini berkaitan dengan gugatan penyelidikan dana bansos oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

Terbongkarnya suap di PTUN Medan dimulai dari kasus Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 menyeret Kepala Biro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Ahmad Fuad balik memperkarakan Kepala Kejati atas kasus tersebut melalui Pengacara M. Yagari Bhastara alias Gerry dari kantor pengacara O.C. Kaligis. Dia menggugat surat perintah penyelidikan terhadapnya yang diterbitkan Kejati Sumut.

Gugatan Fuad dipegang Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro dan Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis pun diputus menang. Rupa-rupanya, putusan Tripeni berbau amis. Tripeni dan dua hakim, Gerry, serta panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat Sekretaris PTUN Medan, dicokok KPK pada Kamis 9 Juli lalu.

Saat penangkapan, penyidik KPK mengamankan USD15 ribu dan SGD5 ribu dari Ruangan Ketua PTUN Medan. Diduga kuat, mereka menerima uang suap yang diantarkan Gerry, pengacara Ahmad Fuad, dalam penanganan gugatan penerbitan sprinlidik kasus dana bansos oleh Kejati.

Lembaga antikorupsi berkeyakinan, uang yang ditemukan bukan berasal dari Gerry. KPK akhirnya menggeledah kantor O.C. Kaligis dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Kaligis, Gatot, serta istri mudanya, Evy Susanti juga dicegah keluar negeri.

Dari pengembangan, Pengacara kondang sekaligus bos Gerry, O.C. Kaligis juga dijerat KPK 14 Juli lalu. Selanjutnya, giliran Gubernur Sumut Gatot Pujo dan istri mudanya, Evy Susanti yang jadi pesakitan di kasus yang sama pada 28 Juli kemarin.


(SUR)


Video /