Pilkada Surabaya 2015

Hanya Ada Satu Calon, PDIP Surabaya akan Gugat PKPU

Amaluddin    •    04 Agustus 2015 10:22 WIB
pilkada serentak
Hanya Ada Satu Calon, PDIP Surabaya akan Gugat PKPU
Ilustrasi pilkada, Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Surabaya: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, meminta KPU kota Surabaya tidak tergesa-gesa memutuskan menunda Pilkada di Surabaya hingga 2017. Jika tidak, pihaknya mengancam menggugat terhadap terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah, ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

"Saya minta KPU jangan terburu-buru memutuskan menunda Pilkada. Jika Pilkada benar-benar ditunda hingga 2017, jelas ini akan berimplikasi pada persoalan hukum. Kami akan terus memantau perkembangan dan menyiapkan materi gugatan hukum,” kata Adi Sutarwijono, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (3/8/2015).

Menurut Adi, regulasi yang mengatur tentang penundaan Pilkada itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati.

Dia menjelaskan, pasal yang menjadi materi gugatan adalah pasal 89 ayat 1 PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menyatakan, jika sampai akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

Selanjutnya, dalam ayat 2 pasal yang sama, jika sampai perpanjangan masa pendaftaran berakhir hanya ada satu Pasangan Calon, atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Menurut dia, harusnya ketika hingga batas akhir masa pendaftaran hanya ada satu passangan calon (paslon) saja yang mendaftar ke KPU, maka KPU bisa memutuskan bahwa, proses tahapan penetapan calon ditunda. Kemudian KPU menyampaikan persoalan itu pada Presiden, DPR RI dan DPRD Kota/Kabupaten ketika kejadiannya di daerah.

Mengacu pada UU Nomor 8 tahun 2015, lanjut Adi, sudah disebutkan pada pasal 201 bahwa untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2015, ditetapkan pada Pilkada Serentak 2015. Dari sini bisa diketahui bahwa, tidak ada aturan hukum yang menyebutkan Pilkada Surabaya, yang masa jabatannya wali kotanya habis pada September, bisa dipindah di 2017.

“Yang berhak menentukan penundaan Pilkada adalah pemerintah, bukan KPU. Jadi, KPU perlu melaporkan tentang adanya satu pasangan calon saja ke Presiden dan DPR RI. KPU hanya menjalankan saja, bukan memutuskan penundaan," tukas politisi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.
 


(RRN)


Video /