Elite Politik Mulai Tak Sejalan dengan KPK

Damar Iradat    •    04 Agustus 2015 15:39 WIB
kpk vs polri
Elite Politik Mulai Tak Sejalan dengan KPK
Foto: Metrotvnews.com/Dok

Metrotvnews.com, Jakarta: Dukungan elite politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mulai tak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mulai mengikis kekuatan KPK.

Plt. Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, kasus KPK vs Polri yang menyeruak pada awal tahun 2015 turut andil dalam luruhnya dukungan pemerintah pada KPK. Namun, KPK masih tetap bisa bertahan karena adanya dukungan masyarakat.

"Elite politik tidak sejalan lagi dengan KPK, justru publik yang mendukung KPK. Dalam Cicak vs Buaya edisi terakhir, saya lihat ada ketidaksukaan elite politik kepada KPK," terang Johan dalam peringatan 17 tahun ICW di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2015).

Johan menambahkan, justru masyarakat yang berdiri di depan untuk mendukung KPK. "Termasuk juga ICW yang mendukung, bahkan sampai terkena dampaknya," kata Johan.

Dalam konteks bekerja, kata Johan, meski tertatih-tatih, KPK tetap bisa berjalan berkat dukungan masyarakat. Oleh karena itu, KPK tetap yakin bisa memberantas korupsi di Tanah Air.

"Ini mau enggak mau harus diikuti dengan track record yang benar oleh KPK. Kalau tidak begitu, dukungan publik akan luntur dan akhirnya KPK akan mati," kata Johan.

Bahkan, Johan mengatakan ada upaya pelemahan terhadap UU tentang KPK. Namun, upaya tersebut dapat diredam oleh dukungan publik yang masih mencintai institusi antirasuah itu.

Seperti diketahui, kisruh antara KPK dan Polri baru-baru ini turut menyeret dua komisioner Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri, menjadi tersangka. Mereka dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait pencemaran nama baik oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Sarpin merupakan hakim yang memenangkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang dijadikan tersangka oleh KPK pada Januari lalu.

Jauh sebelum kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh pimpinan KY, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta penyidik KPK Novel Baswedan juga dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri.

Selain dua hal di atas, pelemahan KPK juga dibuat sistematis. Di antaranya, merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dinilai semakin melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.


(SAN)

Video /