Upaya Hidupkan Pasal Penghinaan Dianggap Suatu Kemunduran

Al Abrar    •    04 Agustus 2015 15:50 WIB
ruu kuhp
Upaya Hidupkan Pasal Penghinaan Dianggap Suatu Kemunduran
Wakil Ketua DPR Fadli Zon--Antara/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Upaya pemerintah untuk kembali menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden menuai kiritik. Upaya menghidupkan kembali pasal itu dianggap suatu kemunduran hukum di Indonesia.

"Jika Presiden mengusulkan lagi pasal penghinaan Presiden, sama saja Presiden membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi sesuai keputusan MK. Presiden harus taati keputusan MK. Saya khawatir Pak Jokowi belum baca keputusan MK tersebut? Atau malah tidak tahu rancangan usulan pemerintah ini?," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Selasa (4/8/2015).

Selain itu, sambung Fadli, usulan pasal penghinaan presiden hanya untuk membungkam pihak-pihak yang mengkritik presiden. "Saat ini bukan zamannya lagi Presiden takut dikritik atau diprotes civil society, media, intelektual, mahasiswa atau masyarakat umumnya,” tukas Fadli.

Sebelumnya pemerintah mengusulkan 786 pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR. Salah satu pasal yang diusulkan adalah pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal Penghinaan Presiden sudah pernah digugurkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.


(YDH)