Bupati Morotai Hadirkan Tiga Ahli di Praperadilan

Deny Irwanto    •    05 Agustus 2015 11:49 WIB
suap mkpraperadilan
Bupati Morotai Hadirkan Tiga Ahli di Praperadilan
Suasana sidang praperadilan Rusli Sibua, Rabu (5/8/2015). Foto: Deny Irwanto/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan Bupati Morotai Rusli Sibua dengan termohon KPK. Rusli menghadirkan tiga ahli.

"Kami bawa tiga saksi hari ini. Saya yakin sekali menang. Keyakinan itulah yang jadi alasan saya mau menjadi pengacara Pak Rusli," kata salah seorang kuasa hukum Rusli, Achmad Rifai, di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Rabu (5/8/2015).

Rifai tak mau mengungkap saksi yang mereka hadirkan. Dari pantauan di lokasi, sidang gugatan praperadilan Rusli baru dimulai pada pukul 10.45 WIB.

"Lihat saja nanti yah," ucapnya sambil memasuki ruang sidang.

Kasus yang menyeret Rusli ini terkait perkara dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pilkada Morotai di MK. Surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Rusli Sibua diterbitkan pada 25 Juni 2015. Dia disangkakan memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil selaku hakim Konstitusi dengan tujuan mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Morotai di MK pada 2011.

Dalam dakwaannya, Akil disebut meminta uang untuk menyetujui keberatan hasil pilkada 2011 di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara. Dia menerima Rp2,989 miliar dari Rp6 miliar yang diminta.

Sengketa pilkada Pulau Morotai diikuti enam pasang calon pada dimenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan surat keputusan KPU pada 21 Mei 2011.

Rusli dan pasangannya, Weni R Paraisu, kemudian menggugat putusan itu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai pengacara. Sahrin lalu mengontak Akil melalui SMS. Akil lalu menelepon Sahrin agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp6 miliar.

Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Namun, Rusli hanya menyanggupi Rp3 miliar. Rusli lalu mengirimkan Rp2,989 miliar melalui tiga kali setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat.

Kiriman duit ini diberi keterangan sebagai "angkutan kelapa sawit" sebagaimana diminta Akil. Uang dikirim bertahap, yakni, Rp500 juta pada 16 Juni 2011, Rp500 juta juga pada 16 Juni 2011, dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011.

Setelah uang terkirim, pada persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada KPU Kabupaten Pulau Morotai pada 21 Mei 2011.

Atas perbuatannya ini, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(KRI)


Video /