Tak Perlu Beri Sanksi untuk Parpol soal Calon Tunggal

Desi Angriani    •    05 Agustus 2015 18:54 WIB
mpr adspilkada serentak
Tak Perlu Beri Sanksi untuk Parpol soal Calon Tunggal
Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) bersama Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (kiri) dan Oesman Sapta Odang (kedua kiri). Foto: Antara/Widodo S Jusuf.

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan tak sepakat soal penetapan sanksi terhadap partai politik (parpol) yang tidak mengajukan bakal calon kepala daerah.

"Enggak ada rencana. Yang bisa memberikan sanksi ya publik," kata Zulkifli seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).

Senada dengan Zulkifli, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (Setnov) mengatakan pemerintah tidak perlu mengkaji ulang Undang-undang yang mengatur tentang parpol. Apalagi soal sanksi bagi parpol yang enggan mengajukan calon.

"Tidak perlu, enggak ada sanksi. Kita harapkan semuanya bisa mengikuti," ucap Setnov singkat.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menyebut tak perlu sanksi. Menurutnya, boleh jadi partai politik yang tidak mengusung kadernya merupakan strategi politik masing-masing partai.

"Enggak ada sanksi dong, enggak perlu juga. Namanya partai politik ya boleh saja mereka berstrategi, stareginya menunda, mengulur waktu hingga ada calon kan bisa saja," tutur politikus Gerindra ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendesak adanya sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung kadernya menjadi bakal calon kepala daerah.

"Dalam Undang-undang memang tidak ada sanksi. Rasanya sanksi (terhadap parpol itu perlu, Tapi, masayarakat bisa melihat mana parpol yang konsisten memperhatikan aspirasi masyarakat," ucapnya.

Sekedar diketahui, pilkada di tujuh daerah terancam batal digelar pada 9 Desember tahun ini karena masing-masing daerah hanya ada satu pasangan bakal calon kepala daerah.

Tujuh daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya di  Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur.


(DRI)

Video /