Perppu Calon Tunggal Batal Dikeluarkan, NasDem: Harus Ada Solusi

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak mengeluarkan Perppu terkait tujuh daerah yang terancam batal mengikuti pilkada serentak tahun ini karena memiliki calon tunggal. Sekretaris Fraksi NasDem DPR Syarif Abdullah Alkadrie menilai, pemerintah harus segera mencari jalan keluar terkait keputusan itu.

"Harus dilihat apakah solusinya, apakah (waktu pendaftaran) diperpanjang?" kata Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2105).

Memang, keputusan untuk mengeluarkan Perppu berada di tangan Presiden Jokowi. Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwacana untuk kembali memperpanjang waktu pendaftaran, seluruh elemen harus sepakat.

"Harus ada kesepahaman karena ini kan mendesak," kata dia.

Anggota Komisi II DPR ini menilai ada beberapa permasalahan yang menyebabkan 7 daerah terancam batal Pilkada. Masalah pertama, ketidakmampuan partai politik mengantisipasi beragam aturan yang dikeluarkan KPU.

Masalah ini semakin dipersulit dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait petahana dan legislator harus mengundurkan diri bila ingin mencalonkan diri. Karena itu, Syarif tetap menilai pemerintahan Jokowi-JK perlu mengeluarkan Perppu dan kemudian DPR menyelaraskan menjadi aturan UU.

"Perturan (Pilkada) harus diperbaiki. Ini banyak kelemahannya karena dari calon perorangan terlalu tinggi. Sehingga mengurangi orang yang mendaftar," kata Syarif.
 


(DRI)