Fahri Hamzah Anggap Pasal Penghinaan Presiden Terlalu Berlebihan

LB Ciputri Hutabarat    •    05 Agustus 2015 20:41 WIB
ruu kuhp
Fahri Hamzah Anggap Pasal Penghinaan Presiden Terlalu Berlebihan
Presiden Joko Widodo (dua kiri) menyalami Ketua DPR Setya Novanto (kiri) Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah, saat mengadakan pertemuan di Kantor Presiden. Foto: MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Bogor: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tak sepakat dengan penghidupan kembali pasal penghinaan Presiden. Ia menganggap pasal yang diajukan pemerintah itu berlebihan.

"Itu (pasal penghinaan Presiden) terlalu berlebihan. Kalau saya dihina secara pribadi, saya laporkan anda karena perbuatan tindak menyenangkan. Tapi kalau sebagai pejabat negara itu hal yang biasa," kata Fahri di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).

Fahri menjelaskan, konteks penghinaan itu adalah suatu hal yang sederhana. Sebab, semua orang paham bahwa Presiden sebagai lembaga harus tetap dihormati.

"Tapi sebagai lembaga kepresidenan tentu karena dia institusi dia harus dihormati. Oleh karena itu tak boleh menghina. Makanya ada Contempt of Court, ruang sidang enggak boleh dihina. Contempt of Parlemen DPR tak boleh dihina. Juga Contempt of Chief Executive. Jadi saya pikir itu bukan masalah," ungkapnya.

Dia menegaskan, sudah lumrah bagi seorang pejabat berada dalam posisi yang tak mengenakkan. Pejabat tak perlu tersinggung dengan pernyataan negatif yang dilontarkan publik.

"Kalau dia sebagai pejabat enggak perlu tersinggung. Tugas pejabat itu diantaranya dikatain. Siapa lagi yang dikatain kalau bukan pejabatnya sendiri," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan Pasal 263 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR. Salah satu pasal yang diusulkan adalah mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.


(DRI)

Video /