'Penyidik Berstatus Tersangka Dalam Kasus Bupati Morotai Tidak Masalah'

Deny Irwanto    •    06 Agustus 2015 04:44 WIB
praperadilan
'Penyidik Berstatus Tersangka Dalam Kasus Bupati Morotai Tidak Masalah'
Ahli hukum pidana Chairul Huda. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu saksi ahli hukum pidana, Chairul Huda dihadirkan oleh Bupati Morotai, Rusli Sibua dalam lanjutan sidang praperadilan yang diajukannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Jakarta Selatan.

Dalam kesaksiannya, Chairul Huda menuturkan jika status salah satu penyidik yang menjadi tersangka ketika melakukan penyidikan terhadap perkara Rusli bukanlah hal yang terlarang.

"Penyidik yang melakukan rangkaian penyidikan jika menjadi tersangka itu bukan persoalan hukum, namun hanya persoalan etis," ungkapnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rabu (5/8/2015).

Seperti diketahui, dalam materi keberatan yang diajukan Rusli, salah satu poinya adalah mempermasalahkan status Novel Baswedan yang berstatus tersangka oleh Bareskrim Polri melakukan penyidikan terhadap perkaranya.

Poin lain yang menjadi keberatan Rusli adalah, penetapan tersangka dirinya yang dinilai janggal. Dalam permohonannya, Rusli menegaskan jika KPK menetapkan tersangka terhadapnya dengan tidak didahului pemeriksaan.

Namun, saksi ahli Chairul Huda mengatakan jika hal tersebut merupakan hal yang sah saja jika penetapan tersangka dilakukan KPK dengan memiliki minimal dua alat bukti.

"Yang penting adalah apakah saat penetapan tersangka penyidik memiliki setidaknya dua alat bukti atau tidak," tandasnya.

Kasus yang menyeret Rusli ini terkait kasus dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pilkada Morotai di MK.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Rusli Sibua diterbitkan pada 25 Juni 2015 lalu. Dia disangkakan telah memberi atau menjanjikan sesuatu pada Akil Mochtar selaku hakim Konstitusi dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Morotai di MK tahun 2011.

Dalam dakwaannya, Akil disebut meminta uang untuk menyetujui keberatan hasil pilkada 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Dia menerima Rp2,989 miliar dari Rp6 miliar yang diminta.

Sengketa pilkada Pulau Morotai diikuti enam pasang calon pada dimenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan surat keputusan KPU pada 21 Mei 2011.

Rusli dan pasangannya, Weni R Paraisu, kemudian menggugat putusan itu dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai pengacara. Sahrin kemudian menghubungi Akil melalui SMS. Akil lalu menelepon Sahrin agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp6 miliar.

Permintaan ini diteruskan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Namun, Rusli hanya menyanggupi Rp3 miliar. Rusli lalu mengirimkan Rp2,989 miliar melalui tiga kali setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat.

Kiriman duit ini diberi keterangan sebagai "angkutan kelapa sawit" sebagaimana diminta Akil. Uang dikirim bertahap, yakni, Rp500 juta pada 16 Juni 2011, Rp500 juta juga pada 16 Juni 2011, dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011.

Setelah uang terkirim, pada persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan mengabulkan permohonan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada KPU Kabupaten Pulau Morotai pada 21 Mei 2011.

Atas perbuatannya ini, Rusli disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


(DRI)


<i>Real Madrid Jangan hanya Bergantung kepada Ronaldo </i>
Real Madrid 2017--2018

Real Madrid Jangan hanya Bergantung kepada Ronaldo

4 hours Ago

Real Madrid akan bertandang ke markas Bayern Muenchen pada 26 April nanti untuk leg pertama sem…

BERITA LAINNYA
Video /