Polemik Calon Tunggal, Pemerintah Akui Kecolongan Dua Undang-Undang

Suci Sedya Utami    •    06 Agustus 2015 16:51 WIB
pilkada serentak
Polemik Calon Tunggal, Pemerintah Akui Kecolongan Dua Undang-Undang
Foto Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) MI/ADAM DWI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akui kecolongan terkait polemik calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena tidak adanya antisipasi dari Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pilkada.

"Iya (tidak diantisipasi), biasalah itu gunanya UU adanya revisi melihat kenyataan yang ada," kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Veteran III, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

Maka dari itu, pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Pilkada dan juga kemungkinan adanya sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung pasangan bakal calon dalam pemilihan kepala daerah serta meminta DPR untuk mengkaji kembali isi Undang-Undang yang ada.

"Iya musti kita perbaiki, semua sistem nanti dikaji, karena waktu nyusun UU tidak ada yang memperkirakan begini," tutur JK.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang saat ini berlaku tidak mengatur adanya sanksi bagi partai yang mengusung calon pilkada. Undang-Undang itu hanya menyebutkan, salah satu tanggung jawab partai adalah melalukan perekrutan untuk bakal calon kepala dan wakil kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada juga tidak menyebutkan adanya sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung calon dalam pilkada.

Terdapat tujuh daerah yang terancam gagal menggelar pilkada serentak di Desember dikarenakan hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar. 


(SAW)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

3 days Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /