Darurat Inflasi dan Kesenjangan

   •    06 Agustus 2015 16:59 WIB
inflasi
Darurat Inflasi dan Kesenjangan
Aktivitas perdagangan di Pasar Senen, Jakarta. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia.

Agus Herta Sumarto Peneliti INDEF 

Awal Agustus 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan bahwa pada Juli 2015 telah terjadi inflasi sebesar 0,93%. Walaupun sesuai proyeksi pemerintah dan para pelaku ekonomi, inflasi yang terjadi pada Juli lalu agak meleset dari perkiraan awal pemerintah dan para pelaku ekonomi lainnya.

Bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang diduga akan mendongkrak angka inflasi di atas 1% ternyata hanya menyeret angka inflasi di kisaran 0,9%. Angka inflasi Juli yang tidak menembus angka 1% itu tidak boleh diartikan sebagai angka inflasi yang rendah. Angka inflasi sebesar 0,93% ini masih tergolong sebagai angka inflasi yang tinggi.

Lebih parahnya, penyebab utama tingginya angka inflasi pada Juli itu ialah adanya kenaikan harga kelompok bahan makanan sebesar 2,02%. Inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan makanan dampaknya akan sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar pendapatan masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan.

Dengan begitu, kenaikan harga yang terjadi pada bahan makanan akan menggerus tingkat daya beli dan tingkat kesejahteraan mereka secara langsung. Sebaliknya masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi kelas menengah atas tidak akan begitu merasakan dampak inflasi ini karena sebagian besar pendapatan mereka tidak dipergunakan untuk membeli bahan makanan. Kondisi itu diperparah dengan hilangnya multiplier effect dari peningkatan konsumsi yang melatarbelakangi kenaikan harga bahan makanan tadi.

Sebagaimana diketahui bahwa pada setiap bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri terjadi peningkatan konsumsi yang berdampak pada kenaikan harga. Sejatinya, kenaikan konsumsi selain berdampak pada inflasi juga dapat mendorong aktivitas ekonomi sehingga roda perekonomian pada bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat tumbuh positif.

Ironisnya, pada bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, peningkatan konsumsi ini hanya berdampak pada inflasi dan tidak berdampak pada pertumbuhan aktivitas ekonomi. Dampak inflasi yang menggerus tingkat kesejahteraan masyarakat ini harus menjadi perhatian utama pemerintah karena saat ini kondisi kesejahteraan masyarakat memperlihatkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan.

Sejak 2011, tingkat ketimpangan Indonesia masuk katagori ketimpangan menengah dengan nilai rasio Gini 0,41. Dalam literatur baku ekonomi, ketimpangan dikatakan rendah apabila rasio Gini di bawah 0,4; kemudian ketimpangan menengah 0,4-0,5; dan ketimpangan dianggap tinggi apabila di atas 0,5.

Sejak 2011, Indonesia belum bisa keluar dari kelompk negara dengan ketimpangan ekonomi menengah. Pada 2012, rasio Gini Indonesia tetap bertahan di angka 0,41, bahkan pada 2013 rasio Gini Indonesia sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,413. Pada 2014, rasio Gini Indonesia tidak akan beranjak dari zona 0,4, bahkan beberapa ekonom memperkirakan rasio Gini Indonesia akan menembus angka 0,42-0,43. Dengan kata lain, kondisi ketimpangan Indonesia akan semakin mendekati zona ketimpangan tinggi.

Jika dihubungkan dengan pergerakan inflasi yang cenderung meningkat dengan penyebab utama ialah kenaikan harga bahan makanan, kekhawatiran semakin tajamnya jurang ketimpangan bukanlah ketakutan tanpa dasar. Dengan inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan makanan dan terjadi di tengah ekonomi yang mengalami kontraksi, hampir bisa dipastikan akan menggerus daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah.

Sebagaimana diketahui, lebih dari 60% porsi pengeluaran masyarakat menengah bawah ialah untuk bahan makanan pokok sehingga ketika terjadi kenaikan harga pada bahan makanan, dampak yang dirasakan akan sangat besar dan signifikan.

Hal yang berbeda dirasakan oleh masyarakat kelas menengah atas yang sebagian besar porsi pengeluaran mereka bukan untuk bahan makanan. Masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke atas memiliki porsi pengeluaran untuk bahan makanan terutama makanan pokok tidak lebih dari 30% sehingga kenaikan harga pada bahan makanan tidak akan berdampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

Kondisi yang tidak menguntungkan ini diperparah dengan struktur pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mendukung berkembangnya masyarakat kelas ekonomi menengah bawah. Sektor pertanian yang selama ini menjadi penyokong utama perekonomian masyarakat menengah bawah dan juga sektor yang padat karya terjebak pada pertumbuhan yang rendah.

Pada kurun 2005-2014, sektor pertanian hanya dua kali tumbuh di atas 4%, yaitu pada 2008 (4,83%) dan pada 2012 (4,20%). Di luar itu, sektor pertanian tumbuh di bawah 4%. Bahkan, pada 2010 pertumbuhan sektor pertanian hanya 3,01% (ketika pertumbuhan ekonomi 6,2%).

Sebaliknya, sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak banyak pertumbuhannya malah bagus. Pada 2014, misalnya, empat sektor ekonomi yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi nasional ialah konstruksi (6,58%), pengangkutan dan komunikasi (9,3%), keuangan, realestat, dan jasa perusahaan (5,96%), dan jasa-jasa (5,92%).

Dengan struktur pertumbuhan sektoral seperti itu, sangat wajar jika ketimpangan pendapatan antarmasyarakat Indonesia semakin meningkat. Data itu juga paralel dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang sangat kecil tiap tahunnya, meskipun batas angka miskin sudah amat rendah. Hal ini bisa terjadi sebab sektor pertanian dan industri yang selama ini menjadi kantong kemiskinan tumbuh amat lamban.

Sebaliknya sektor non-tradeable (jasa) makin meningkat pesat. Hal itu akan mempunyai implikasi yang berbeda jika struktur pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor riil.

Dengan melihat dua kondisi tadi maka bisa disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia menghadapi dua kondisi darurat sekaligus, yaitu darurat inflasi dan darurat ketimpangan/kesenjangan ekonomi. Inflasi yang berasal dari kenaikan harga bahan makanan akan bermuara di titik kesenjangan ekonomi.

Namun sejatinya, tanpa ada peran dan intervensi dari inflasi, kesenjangan ekonomi antarmasyarakat sudah berada pada level darurat yang sama. Struktur pertumbuhan ekonomi yang selama ini tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah bawah telah menyeret kesenjangan antarmasyarakat ke level yang mengkhawatirkan.

Peran inflasi yang tidak terkendali tadi hanya akan menjadi faktor yang mempercepat terjadinya ketimpangan yang lebih besar antarmasyarakat.


(DOR)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

2 days Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /