Tak Masukkan IKNB dalam RUU JPSK, Pemerintah Fokus Awasi Perbankan

Husen Miftahudin    •    09 Agustus 2015 12:02 WIB
jpsk
Tak Masukkan IKNB dalam RUU JPSK, Pemerintah Fokus Awasi Perbankan
ilustrasi OJK ANT/Fanny

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memastikan rancangan undang-undang (RUU) yang disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak mengatur tentang sektor keuangan di industri keuangan non bank (IKNB) seperti asuransi, pasar modal, dan lainnya.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad, dalam RUU JPSK pemerintah lebih fokus kepada industri perbankan. Ini karena masyarakat lebih bergantung pada lembaga keuangan deposit (deposito instution) seperti perbankan dalam menaruh simpanan maupun jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer dan kliring.

"Saya kira fokusnya (JPSK) lebih kepada perbankan. Ini karena kan mayoritas peranan perbankan masih sangat besar," ungkap Muliaman ditemui dalam Peringatan HUT Pasar Modal ke 38 di Lobby Gedung BEI, Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2015).

Selain itu, lanjut dia, sebagian besar asuransi yang ada saat ini berada dalam grup keuangan dimana dalam satu grup keuangan tersebut terdapat industri keuangan seperti bank dan asuransi.

Hal itu membuat pemerintah mudah melakukan pengawasan karena pendekatan pengawasan dilakukan secara konglomerasi.

"Sebagian besar asuransi yang ada itu juga bagian dari grup keuangan dimana ada banknya, ada konglomerasinya. Jadi pendekatan (pengawasannya) nanti kita akan lakukan secara konglomerasi," pungkas Muliaman.


(SAW)