Mendagri Terus Gulirkan Wacana Sanksi Untuk Parpol

M Rodhi Aulia    •    10 Agustus 2015 15:25 WIB
pilkada serentak
Mendagri Terus Gulirkan Wacana Sanksi Untuk Parpol
Tjahjo Kumolo. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terus menggulirkan wacana pemberian sanksi untuk partai politik yang tidak mengusung calon di pilkada. Namun demikian, Tjahjo tak setuju jika seluruh parpol yang tak mengusung calon disanksi. 

Itu karena tidak seluruh parpol bisa mengajukan calon. Pencalonan, kata dia, tergantung persyaratan minimal jumlah kursi DPRD setempat. Jika kurang, dan mengajak parpol lain untuk koalisi, juga tidak mudah. Perlu kesamaan visi dan misi dalam membangun daerah tersebut.

"Kalau parpol enggak memenuhi persyaratan, enggak ada kursinya untuk pencalonan, enggak akan bisa mencalonkan. Ada koalisi pun kalau visi, programnya enggak sama, tidak bisa juga mencalonkan," terang Tjahjo di Gedung C, Sasana Bhakti Praja Kemendagri,  Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Sanksi baru bisa diberikan jika secara hitung-hitungan perolehan kursi, parpol bisa mengusung calon, tapi tak memajukan kadernya jadi bakal calon. Tjahjo sangat setuju parpol seperti itu diberikan sanksi. 

"Ada (Parpol) yang bisa, tapi enggak mau mencalonkan, bisa diumumkan ke  masyarakat. Bukannya (saya) bela parpol, tapi enggak bisa diberikan sanksi. Ada pertimbangannya," tukas Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan tidak ada yang berhak menyalahkan partai politik jika di suatu daerah hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Dia mencontohkan di tujuh daerah yang hingga kini, bakal calonnya hanya satu pasangan. Menurutnya, di tujuh daerah itu, bukan seluruhnya salah partai politik.  

"Dari 7 daerah, sebenarnya partai politik sudah mencalonkan. Tapi belum dapat restu dari ibunya, restu dari gubernurnya," kata Tjahjo.

Sebelumnya Tjahjo menuturkan pemerintah tengah mengkaji ulang undang-undang yang mengatur tentang partai politik. Khususnya soal penetapan sanksi terhadap partai politik yang tidak mengajukan bakal calon kepala daerah. 

"Dalam undang-undang memang tidak ada sanksi. Berbagai diskusi, rasanya sanksi (terhadap parpol) itu perlu. Tapi, masyarakat bisa melihat mana parpol yang konsisten memerhatikan aspirasi masyarakat," ujarnya. 



(KRI)

Ini Klub yang Ingin Dihindari Juventus di 16-Besar Liga Champions
Jelang Undian Babak 16-Besar Liga Champions

Ini Klub yang Ingin Dihindari Juventus di 16-Besar Liga Champions

1 day Ago

Juventus berpeluang bertemu dengan salah satu dari lima klub Inggris.…

BERITA LAINNYA
Video /