Pakar Hukum: Perpanjangan Pendaftaran Pilkada Inkonstitusional

Amaluddin    •    10 Agustus 2015 23:23 WIB
pilkada serentak
Pakar Hukum: Perpanjangan Pendaftaran Pilkada Inkonstitusional
Diskusi soal pilkada di Surabaya, Jawa Timur. Foto: MTVN/Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Pakar Hukum Administrasi dan Tata Negara dari Universitas Bhayangkara, Surabaya, Jawa Timur, Sadjiono, menilai perubahan kebijakan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut dia, konsep hukum di Indonesia cukup normatif dan sedikit empiris. Sehingga, hukum dipandang sesuai norma-norma dan kaidah yang ditetapkan. Bila melanggar norma tersebut, Sadjiono menganggap itu ilegal.
 
“Ketidakpastian hukum ini terdapat dalam PKPU Nomor 12/2015. Jadi, perpanjangan itu bisa ditafsirkan satu kali saja, dan bisa lebih satu kali ketika calon tunggal itu tetap ada. Hasilnya, dalam menerapkan hukum itu menjadi tidak pasti. Ini salah satu cerminan tidak ada kepastian hukum di dalam suatu aturan,” katanya dalam sebuah diskusi di Surabaya, Senin (10/8/2015).
 
Dia menjelaskan, sesuai UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, KPU bertugas dan berwewenang menyelenggarakan pemilihan.

Instruksi ini diwujudkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Aturan ini kemudian disempurnakan pada nomor 12.
 
Dalam PKPU 12/2015 Pasal 89 disebutkan, bila sampai akhir masa pendaftaran pasangan calon (paslon) hanya terdapat satu paslon atau tidak ada paslon yang mendaftar, KPU memperpanjang masa pendaftaran paling lama tiga hari.

Namun, kata Sadjiono, apabila sampai berakhirnya perpanjangan pendaftaran tetap satu paslon atau tidak ada yang mendaftar, maka KPU seharusnya menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan.
 
“Tapi, yang terjadi di tujuh daerah, termasuk Surabaya, saat ini tidak sesuai norma alias inkonstitusional. Karena KPU atas rekomendasi Bawaslu RI memperpanjang pendaftaran kembali pada 9-11 Agustus,” jelasnya.
 
Sesuai aturan PKPU itu, kata Sadjiono, perpanjangan pendaftaran hanya dibuka satu kali. Namun, saat ini dibuka lebih dari satu kali.

"Ketentuan tersebut perlu diuji secara hukum dan tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja. Jika terbukti perpanjangan pendaftaran itu cacat hukum, pelaksanaan Pilkada di tujuh daerah itu bisa dikatakan tidak sah," jelasnya.


(UWA)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

3 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /