Kuasa Hukum Keberatan Hakim Tak Singgung Penetapan Tersangka Rusli

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa hukum Rusli Sibua, Achmad Rifai mempermasalahkan putusan hakim tunggal Martin Ponto Bidara yang menggugurkan gugatan praperadilan kliennya. Rifai keberatan lantaran hakim tidak menyinggung soal penetapan tersangka Bupati nonaktif Morotai yang menurutnya menyalahi prosedur. 

"Ini kan soal keberatan penetapan tersangka, tapi tidak disinggung sama sekali, sehingga kami merasa ada hal mestinya itu pada substansi yang paling penting tidak dibahas," kata Rifai menanggapi putusan hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (11/8/2015).

Dalam putusan Rusli Sibua, hakim menggugurkan gugatan praperadilannya. Pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

"Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa di Pengadilan Negeri (Tipikor), sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur," ucap hakim tunggal Martin Ponto Bidara membacakan putusan.

Sebelumnya, Rusli ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat 26 Juni lalu. Kasus dugaan suap penanganan pilkada Morotai ini merupakan pengembangan kasus suap terhadap Akil Mochtar sewaktu menjabat sebagai Ketua MK.

Permainan suap Rusli dalam sengketa pilkada Morotai 2011 di MK terungkap dalam dakwaan Akil Mochtar yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 20 Februari 2014. Sementara, Akil diketahui sudah divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus suap penanganan perkara di MK.

Menurut jaksa, Akil menerima Rp2,989 miliar supaya memenangkan pasangan Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dalam pilkada itu. Rusli diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dibuah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.



(KRI)