Konsesi JICT Harus Diselesaikan Sesuai Prinsip Nawacita

K. Yudha Wirakusuma    •    11 Agustus 2015 16:37 WIB
pelindo
Konsesi JICT Harus Diselesaikan Sesuai Prinsip Nawacita
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diminta turun tangan terkait perpanjangan konsesi yang dilakukan antara PT Pelindo II (Persero) dengan PT Hutchison Port Holding (HPH). Hal tersebut dilakukan agar masalah tidak berlarut-larut.

"Agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan mengorbankan banyak pihak, SP meminta pemerintah turun tangan dengan menghentikan perpanjangan konsesi JICT. Kemudian meninjau kembali pilihan-pilihan yang ada secara seksama dan segera mengambil keputusan sesuai hukum dan kepentingan rakyat seluas-luasnya sesuai prinsip Nawacita," kata Ketua Serikat Pekerja (SP) Jakarta Intenational Container Terminal (JICT) JICT Nova Sofyan di Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Nova menegaskan, SP JICT tidak pernah melakukan sabotase. Yang dilakukan SP JICT adalah aksi solidaritas terhadap dua pegawai JICT yang dipecat secara semena-mena tanpa tunduk pada prosedur hukum yang benar. Begitu kedua pegawai itu dipekerjakan kembali, aksi solidaritas pun dihentikan.

"SP khawatir bila Komite Pengawas sampai menggunakan data yang salah dan tidak akurat secara mendasar seperti ini, Komite Pengawas memang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik," tambah Nova.

SP JICT pun heran dan prihatin dengan pernyataan Erry Riyana, Lin Che Wei, dan Natalie Subagio dari Komite Pengawas Pelindo. SP JICT prihatin karena digambarkan perpanjangan konsesi JICT pada HPH berlangsung dengan cara yang benar, dan taat hukum.

Padahal, perpanjangan konsesi yang diputuskan Lino itu memiliki cacat mendasar, yakni perpanjangan konsesi dilakukan tanpa meminta izin pada Menteri Perhubungan sebagaiamana diwajibkan dalam UU Pelayaran 2008.

SP juga merasa heran dengan pernyataan Natalie Subagjo yang menyatakan HPH membayar uang muka sebesar USD215 juta (yang sebenarnya hanya setara dengan keuntungan JICT selama dua tahun) dan uang sewa USD85 juta fix per tahun. Dengan mengatakan itu, Natalie nampaknya ingin menunjukkan bahwa perpajangan konsesi itu sebenarnya menguntungkan Indonesia.

SP mengaku heran dengan penjelasan Natalie karena faktanya HPH hanya membayar uang muka sedangkan uang sewa per tahun itu akan dibayar oleh JICT atau perusahaan. Tentu saja menjadi pertanyaan besar bahwa aset nasional sebesar JICT yang menangani volume barang 70 persen di Jakarta hanya dihargai USD215 juta oleh HPH dan disepakati Pelindo II.

Selain itu, SP tidak sepaham dengan pernyataan Lin Che Wei yang menyatakan HPH layak mengoperasikan JICT karena sudah mengenal medan internasional. Pernyataan Lin bahwa perlu masa uji coba dan pendapatan perusahaan bisa berkurang jika operator JICT berganti merupakan kesalahan besar.

"Lin meremehkan kemampuan anak bangsa sendiri tanpa mempelajari kondisi sesungguhnya. SP merasa mentalitas semacam ini yang menyebabkan Indonesia selalu diekspolitasi dan dipandang sebelah mata di dunia," tegasnya.


(AHL)

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

Timnas Indonesia U-16 Siap Lawan Laos di Laga ke-4 Grup G

10 hours Ago

Timnas U-16 hanya membutuhkan hasil seri di laga terakhir penyisihan Grup G saat menghadapi Lao…

BERITA LAINNYA
Video /